Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler: Vonis untuk Patrialis dan Foto Hoaks tentang Rohingya

Kompas.com - 05/09/2017, 07:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan di Myanmar tidak hanya memanaskan kondisi di negara tersebut, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia.

Penyebaran foto-foto palsu plus simpang siur informasi di Myanmar semakin menambah ketegangan.

Hal itu menjadi salah satu informasi yang paling banyak dibaca di Kompas.com sepanjang Senin (4/9/2017) kemarin.

Selain itu, ada berita lain yang juga banyak dibaca, yakni sebagai berikut.

Vonis untuk Patrialis

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara atas kasus suap. Ia terbukti menerima imbalan dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny.

Selain kurungan badan, Patrialis juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000 atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni penjara selama 12,5 tahun dan dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Patrialis menggunakan hak untuk berpikir selama 7 hari untuk menanggapi vonis yang dibacakan hakim.

Baca selengkapnya di "Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara".

Stop sebar hoaks soal Rohingya

Beredarnya foto-foto palsu di media sosial terkait kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah memicu amarah dan kekerasan di wilayah itu.

Selama hampir seminggu terakhir, ketidakpercayaan dan rivalitas antara kelompok Muslim Rohingya dan sebagian besar penduduk Buddha di Rakhine memicu kekerasan antarwarga hingga menyebabkan korban tewas.

Informasi resmi tentang peristiwa yang terjadi juga sangat terbatas, demikian pula akses wartawan untuk mengecek fakta-fakta di lapangan. Ini yang menyebabkan informasi tentang Rohingya menjadi simpang siur.

Baca juga "Foto-foto Palsu Kekerasan di Myanmar Perparah Ketegangan".

Tifatul minta maaf soal foto hoaks

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com