Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Dapat Hakim Berintegritas, Pansel Gandeng Polri

Kompas.com - 31/08/2017, 14:29 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon hakim melalui jalur CPNS saat ini tengah berlangsung.

Sebanyak 1.684 formasi yang dibutuhkan untuk ditempatkan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo Pudjoharsoyo menjamin seleksi cakim 2017 yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional akan steril dari permainan.

Salah satunya karena tahapan seleksi kemampuan dasar (SKD) yang memiliki bobot penilaian terbesar, dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

(baca: MA Jamin Tak Ada Permainan dalam Seleksi Calon Hakim 2017)

Dengan digunakannya sistem CAT, Achmad optimistis, praktik kecurangan yang biasanya muncul ketika ada seleksi kepegawaian, tidak akan terjadi lagi.

Dia mencontohkan praktik tersebut, yaitu menawarkan calon peserta seleksi bisa lolos ke tahapan tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

"Saya yakin cara-cara seperti ini tidak akan bisa tembus, karena sudah menggunakam sistem CAT. Dan MA tidak berperan aktif, dan hanya 25 persen (bobot penilaian tes wawancara)," kata Achmad dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Meski tak menjelaskan detail, Achmad mengatakan, dalam proses seleksi calon hakim 2017 ini saja, sudah ada pihak yang hampir menjadi korban penipuan.

Selain itu, pada tahapan administrasi kemarin, proses seleksi pernah diganggu oleh orang tak bertanggungjawab.

Jaringan internet MA diretas dan untuk beberapa hari tidak bisa digunakan untuk pendaftaran online.

"Ada juga yang coba-coba mengacak beberapa peserta. Data mereka kemudian dicuri dan dimasukkan ke pendaftaran seleksi CPNS Kemenkumham. Akibatnya ini menjadi masalah," kata dia.

Melihat berbagai masalah itu, pihak MA kini menggandeng Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam proses seleksi cakim 2017.

Achmad menegaskan kepada masyarakat bahwa MA akan menjaga proses seleksi ini tetap steril.

"Yang kami harapkan, jangan ada orang yang coba-coba bermain mempengaruhi, untuk tujuan mendapatkan uang," katanya.

"Yang kami ingin dapatkan adalah hakim-hakim yang betul-betul berintegraitas dan punya keilmuan yang tinggi. Ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita kerja sama dengan semua pihak termasuk media," kata Achmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com