Jokowi Minta Tarif PNBP Tak Bebani Masyarakat

Kompas.com - 30/08/2017, 21:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana, Senin (28/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINMenteri Keuangan Sri Mulyani di Istana, Senin (28/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengevaluasi penetapan tarif pendapatan negara bukan pajak ( PNBP). Evaluasi penetapan tarif khususnya dilakukan terhadap penerimaan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Evaluasi dilakukan dalam rapat internal yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dari hasil evaluasi, Presiden Joko Widodo ingin penetapan tarif PNBP diseimbangkan antara kebutuhan negara untuk mendapatkan pendapatan dengan kondisi keuangan masyarakat.

"Jangan membenani masyarakat," kata Sri Mulyani usai rapat.

(Baca juga: Lelang Frekuensi Harus Berkontribusi pada PNBP dan Pemerataan Ekonomi)

Oleh karena itu, Presiden berpesan kepada kementerian atau lembaga terkait agar penetapan tarif dari PNBP dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai PNBP menjadi satu bentuk penerimaan negara yang tidak mempunyai dasar yang baik.

"Harus mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat, dari sisi efisiensi dari BLU-nya sendiri, dan juga dari kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, itu yang paling penting," ucap perempuan yang akrab disapa Ani ini.

"Sehingga tidak terjadi lagi pengusulan tarif yang tidak jelas dari sisi apa yang menjadi faktor kenaikan tersebut. Dan dampaknya atau manfaatnya kepada masyarakat," tuturnya.

Menhub Budi Karya mengatakan, pihaknya akan melaksanakan perintah Jokowi dengan menata tarif PNBP di sekolah kedinasan yang dikelola Kementerian Perhubungan.

Tahap pertama yang akan dilakukan adalah dengan memberikan alokasi bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan.

Kementerian Perhubungan akan memberikan alokasi sebanyak 20 persen sampai 30 persen kursi sekolah kedinasan untuk masyarakat kurang mampu.

"Nanti mereka diberi bea siswa, karena SPP sekarang itu Rp 5 juta, beda dengan zaman Pak Jokowi atau saya yang hanya Rp 17.000," kata dia.

Selanjutnya, untuk menutup kekurangan PNBP dari sektor tersebut, Kemenhub akan menaikkan tarif PNBP dari pos penerimaan lain, seperti; jasa kepelabuhan, penerimaan uang perkapalan dan kelautan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X