Pemerintah Bentuk Tim untuk Buru Sisa Harta dan Aset Bos First Travel

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah serius dalam menyelesaikan kasus penipuan oleh pasangan pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan terhadap puluhan ribu calon jemaah umrah.

Saat ini pemerintah telah membentuk tim kecil untuk menelusuri sisa harta dan aset Andika dan Anniesa.

"Sedang digarap, kami rapat kemarin, buat tim kecil untuk mengkaji mengenai First Travel itu. Sekarang asetnya berapa yang masih ada, lalu berapa jemaahnya. Kami tidak bisa sembarangan, harus lengkap dulu baru ada tindakan dari kepolisian," ujar Wiranto, saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Baca: Menelusuri Aliran Dana Jemaah dan Sisa Aset Bos First Travel

Wiranto yakin sisa harta dan aset pemilik First Travel hanya berpindah tempat dan tidak hilang begitu saja.

Meskipun, saat pemeriksaan diketahui jumlah saldo dalam dua rekening perusahaan tersebut hanya berkisar Rp 1,3 juta - Rp 1,5 juta.

Rekening tersebut menampung uang perjalanan umrah yang telah disetorkan puluhan ribu calon jemaah umrah.

"Sekarang lagi dilihat asetnya bagaimana. Uang itu kan cuma pindah tempat. Enggak ada itu uang menguap. Tiba-tiba uang hilang menguap begitu saja. Mesti pindah tempat. kita cari di mana uang itu untuk mengganti (uang) jemaah," kata Wiranto.

Sisa aset Rp 7 miliar

Berdasarkan penelusuran dan analisis, PPATK menemukan adanya sisa aset milik bos agen perjalanan umrah First Travel sebesar Rp 7 miliar.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, seluruh sisa aset tersebut tersimpan dalam 50 rekening dan sudah dibekukan oleh PPATK.

Baca: PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar

Selain itu, kata Kiagus, ada juga sisa aset yang berbentuk asuransi.

"Ya ada sisa dana. Sisa dananya ada dari rekening-rekeningnya. Ada 50-an rekening yang didalamya terdapat dana Rp 7 miliar. Saya lupa tapi rasanya dalam Rupiah ya," ujar Kiagus saat ditemui di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

"Ada juga dalam bentuk Asuransi," kata dia.

Meski demikian, Kiagus enggan menyebutkan siapa pemilik dari 50 rekening yang dibekukan oleh PPATK.

"Tidak boleh saya sebutkan tapi jumlahnya saja, Rp 7 miliar," kata Kiagus.