Kalla: Partai Oposisi Jadi Pendukung Pemerintah dengan Imbalan Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia dengan sistem presidensial memiliki situasi politik yang sangat dinamis.

Hal ini disampaikan Kalla saat memberikan kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke-56 dan Program Pendidikan Singkat (PPSA) ke-21 Lemhanas Tahun 2017, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Kalla menjawab pertanyaan peserta seputar sistem presidensial dan multipartai yang dianut Indonesia.

Politik yang dinamis, kata Kalla, bisa dilihat dari perubahan posisi partai politik di parlemen.

"Kadang hari ini oposisi, besok dia partai pemerintah," kata Kalla.

Baca: Politisi PDI-P Curigai Dukungan Golkar ke Jokowi pada Pilpres 2019

Kalla mengatakan, pada saat kampanye pemilihan presiden, ia bersama Presiden Joko Widodo hanya didukung oleh 36 persen kekuatan di parlemen.

Kini, setelah satu per satu partai oposisi merapat, pemerintah memiliki dukungan hingga lebih dari 70 persen kursi parpol di Senayan.

"Partai yang oposisi bisa jadi partai pemerintah dengan tentu diberi imbalan menteri," kata Kalla.

Partai yang awalnya oposisi dan merapat ke pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.

Baca: Golkar Bantah Dukung Jokowi pada Pilpres 2019 agar Dapat Jatah Menteri

Kedua partai itu sama-sama mendapatkan jatah satu menteri setelah memutuskan bergabung di gerbong pendukung pemerintah.

Golkar mendapatkan pos Menteri Perindustrian yang diisi Airlangga Hartarto.

Sementara PAN mendapatkan pos Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang diisi oleh Asman Abnur.

Kalla mengatakan, kondisi serupa juga ia alami saat maju sebagai cawapres berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004.

Awalnya, partai politik yang mendukung pemerintah sangat minim

"Waktu saya wapres pertama kali, yang mendukung di DPR 11 persen, tapi pemerintah berjalan juga," kata dia.