Soal Jatah Menteri PAN dan Golkar, PDI-P Serahkan kepada Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, PDI-P tidak akan mengintervensi Presiden Joko Widodo terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Ini juga akan dilakukan PDI-P apabila dua partai yang baru menyatakan mendukung pemerintah yakni, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, mendapat jatah kursi di kabinet.

"Apakah dukungan itu kemudian dimanifestasikan ke dalam susunan kabinet atau representasi adanya anggota Golkar dan PAN, itu bagian dari hak prerogatif Presiden," ujar Hasto saat ditemui di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Meski demikian, menurut Hasto, melihat dari realitas politik selama dua tahun terakhir, bergabungnya PAN dan Golkar ke dalam pemerintahan akan memperkuat konsolidasi pemerintah dan parlemen.

"Selama dua tahun terakhir, legitimasi dukungan rakyat kepada pemerintah memerlukan juga dukungan parlemen, ini yang tidak bisa kami lepaskan," kata Hasto.

Di sisi lain, menurut Hasto, partai politik pendukung pemerintah sama halnya dengan partai berkuasa, dapat mendorong kader-kader terbaiknya untuk berada di posisi strategis, seperti menteri anggota kabinet.

Menurut dia, wajar jika partai politik diminta oleh Presiden untuk menyiapkan kader terbaik sebagai anggota kabinet.