Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Ada Sebagian Anggota Pansus KPK yang Menebar Hoaks

Kompas.com - 27/08/2017, 20:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Pansus Hak Angket KPK bekerja dengan menebar hoaks atau kabar bohong soal KPK.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz membeberkan 10 hoaks yang dibuat oleh pansus KPK.

"Sepanjang pansus bekerja, ada sebagian dari anggota pansus yang bekerja dengan cara menebar hoaks. Kami mencatat hoaks yang disebar selama ini," kata Donal di Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Pertama, KPK dituding memiliki rumah penyekapan, padahal kata Donal, rumah tersebut adalah safe house. Kedua, KPK dituding sebagai lembaga superbody yang tidak "tersentuh".

Ketiga, lembaga anti rasuah itu dituding menggunakan jet pribadi saat menyidik kasus suap yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Keempat, penyidik senior KPK Novel Baswedan dituding mengetahui serta melihat penyiksaan tersangka kasus pencurian burung walet ketika disetrum.

Kelima, ada tudingan dari anggota pansus bahwa KPK menekan Miryam S Handayani ketika melakukan pemeriksaan. "Padahal rekaman pemeriksaan Miryam sudah dibuka dalam persidangan dan Miryam terlihat begitu santai sekali," kata Donal.

Baca juga: Evaluasi ICW soal Pansus KPK: Wawancara Koruptor hingga Tebar Ancaman

Keenam, ada tudingan bahwa kasus korupsi e-KTP itu adalah omong kosong, hanya karangan Muhammad Nazaruddin, Novel Baswedan dan Agus Rahardjo. "Pernyataan itu ketika itu disampaikan oleh Fahri Hamzah," ucapnya.

Ketujuh, pansus menuding bahwa KPK sering menggunakan media untuk membangun opini. "Nah menyentil kawan-kawan media sendiri apakah pernah dibayar oleh atau tidak oleh KPK. Ini menuding sekali menurut saya," lanjutnya.

Kedelapan, pansus juga menuding bahwa LSM yang ikut bersuara mendukung KPK, ikut menerima aliran dana dari KPK. Kesembilan, pansus juga menuding Novel Baswedan hanya jalan-jalan selama berada di Singapura dan bukan menjalani perawatan kesehatannya.

Kesepuluh atau terakhir, KPK dituding seperti kantor pos yang bisa menerima pesanan perkara. "Jadi mereka memproduksi hoaks. Berita-berita bohong. Itu yang kami catat dan yang mereka sebar selama bekerja," kata Donal.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com