Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia Murni Urusan Bilateral

Kompas.com - 23/08/2017, 17:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong ke Indonesia adalah murni urusan kenegaraan.

Retno menjelaskan, dalam sistem kenegaraan Vietnam, pimpinan partai komunis merupakan pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi. Oleh sebab itu, pimpinan partai memungkinkan untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan ke negara lain.

"Pimpinan partai adalah pemegang tampuk pimpinan yang paling tinggi. Sehingga sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kunjungan ini urusannya urusan negara. Bagaimana meningkatkan hubungan bilateral antara Vietnam dengan Indonesia," ujar Retno di Kompleks Istana Presiden, Rabu (23/8/2017).

Retno melanjutkan, hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam juga bukan terjalin baru-baru ini. Kedua negara sudah mempunyai hubungan bilateral selama 60 tahun.

 

(Baca: Terima Sekjen Partai Komunis, Ketua DPR Minta Tak Dikaitkan dengan Ideologi)

Hubungan kedua negara pun semakin tahun semakin baik. Hal tersebut terlihat dari terciptanya strategic partnership antara Indonesia dengan Vietnam.

"Di sektor perdagangan misalnya. Di tengah situasi ekonomi dunia yang merosot, perdagangan Indonesia dan Vietnam menunjukan pertumbuhan. Tahun 2016 perdagangan kita (dengan Vietnam) tembus USD 6,2 miliar," ujar Retno.

Melalui kunjungan kerja Sekjen Nguyen ke Indonesia, lanjut Retno, kedua negara semakin mendorong hubungan bilateral ke tahap yang lebih tinggi lagi. Salah satunya peningkatan volume perdagangan.

"Misalnya ekspor mobil CBU Indonesia ke Vietnam itu adalah yang terbesar. Sekarang, mereka ingin mengambil batu bara kita. Karena mereka memerlukan banyak sekali batu bara untuk pembangunan powerplan," ujar Retno.

Sebagai gambaran, tahun 2016, Vietnam membutuhkan 47,5 juta metrik ton batu bara. Sampai pada tahun 2020, setidaknya Vietnam memerlukan sebesar 86,4 juta metrik ton batu bara.

Kompas TV 90 Orang Diproses Hukum Terkait Pelanggaran Nelayan Vietnam

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com