Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencalonan Zulkifli Hasan dan Upaya PAN Mengulang Sejarah Pemilu

Kompas.com - 23/08/2017, 08:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Seolah hendak mengulang sejarah, Partai Amanat Nasional kembali mewacanakan untuk mengusung ketua umumnya, Zulkifli Hasan, pada Pemilu 2019.

Hal yang sama pernah dilakukan oleh PAN pada Pemilu 2004, saat mengusung pendiri dan ketua umum saat itu, Amien Rais, sebagai calon presiden.

Selain itu, pada Pemilu 2014, PAN juga mengusung ketua umumnya, Hatta Rajasa, sebagai calon wapres mendampingi Prabowo Subianto.

Wacana pencalonan Zulkifli muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada 21-23 Agustus 2017.

Ketua Operating Committee Rakernas sekaligus Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, seluruh pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW), menyampaikan aspirasinya untuk mencalonkan Zulkifli sebagai capres atau cawapres pada pemilu 2019.

"Semua (DPW) menyebut ke sana (pencalonan Zulkifli Hasan), satu suara," ujar Yandri di lokasi Rakernas, Hotel Grand Asrilia, Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/8/2017).

(Baca: Seluruh DPW PAN Ingin Calonkan Zulkifli Hasan pada Pemilu 2019)

Aspirasi struktur kepengurusan di level provinsi (DPW) juga didukung oleh mayoritas struktur kepengurusan di level kota atau kabupaten, yakni di tingkat dewan pimpinan daerah (DPD).

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay Partoanan. Ia mengatakan, PAN akan memprioritaskan untuk mengusung ketua umum sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2019.

"Semua kader tentu masih berjuang bagaimana agar PAN mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan demikian, ketua umum kami juga bisa diterima dan dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang calon capres atau cawapres pada pilpres 2019," kata Saleh di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/8/2017).

Katrol suara

Berbagai alasan mengemuka dalam wacana pencalonan Zulkifli. Pemilu 2019 yang berlangsung serentak menjadi salah satu pertimbangan.

Pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu presiden tentu menjadi kesempatan bagi setiap partai untuk mengatrol suara jika memiliki sosok yang kuat untuk diusung sebagai capres atau cawapres, apalagi jika calon yang diusung merupakan seorang kader.

Alasan lainnya, para kader PAN melihat Zulkifli sebagai sosok yang potensial untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com