Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 19/08/2017, 14:14 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAAnggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, selama ini pemerintah fokus menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya. Salah satunya membangun sumber daya masyarakat di desa-desa tersebut.

"Semua desa dianggap sama, pendekatannya infrastruktur. Harus dibangun juga aspek SDM-nya," ujar Mardani dalam diskusi "Polemik" di Jakarta, Sabtu (19/8/3017).

Bahkan, kata Mardani, seringkali terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan desa satu dengan desa lainnya jangan dipukul rata.

Desa-desa di pulau Jawa memiliki sumber daya lebih bagus sehingga pembangunannya bisa lebih baik. Karena itulah desa bisa lebih mapan jika manusianya juga ikut dibangun.

"Kalau boleh mulai digeser ke pembangunan SDM. Memberikan beasiswa, membuat internet gratis, datangkan orang terbaik pakai dana desa," kata politisi PKS itu.

(Baca juga: Masyarakat Kerap Mengeluh Kurangnya Peran Pendamping Desa)

Mardani menilai, perlu juga dibangun Badan Usaha Milik Desa yang baik dan terarah. Nantinya, masyarakat sendiri yang akan mengelola BUMDes tersebut.

Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi mengatakan, semestinya desa diberi keleluasaan untuk mengatur anggaran desa.

Dengan demikian, dana desa yang digunakan tidak salah penggunaannya.

"Harapan saya ada lenguatan badan usaha milik desa. Jadi kepala desa tidak semena-mena untuk memegang kekuasaan uang itu," kata Hadi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X