Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Nilai Ada yang Memecah Bangsa dengan Perundang-undangan

Kompas.com - 17/08/2017, 17:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menganggap bahwa saat ini ada pihak yang mencoba memecah-belah bangsa Indonesia.

Indikasi tersebut terlihat dari dinamika yang terjadi belakangan, terutama atas kebijakan pemerintah.

"Ada siluman tertentu yang sedang memecah bangsa dengan sistematis dengan menggunakan perundang-undangan, dan lain-lain. Itu harus kita waspadai bersama," ujar Amien di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2017).

Namun, Amien tidak menjelaskan aturan perundangan apa yang dia maksud.

Belakangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penerbitan Perppu Ormas itu menuai kontroversi, karena dikhawatirkan digunakan secara sewenang-wenang untuk menertibkan ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Amien Rais merupakan salah satu penentang perppu tersebut. Hal ini, kata Amien, bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

(Baca juga: Amien Rais: Pancasila sebagai Ideologi Makin Lama Semakin Hampa)

Menurut dia, yang saat ini terjadi perpecahan di masyarakat, dari perpecahan di partai, dan umat beragama yang saling diadu domba. Perpecahan tersebut yang membuat bangsa Indonesia lemah.

"Kita mencari siapa di balik semuanya ini. Kalau ketahuan, harus kita bikin perhitungan sama-sama," kata Amien.

Amien mengatakan, setelah 72 tahun merdeka, semestinya Indonesia menjadi negara yang kuat dan diteladani negara lain. Nyatanya, utang masih menumpuk dan kesejahteraan rakyat belum merata.

"Utang kita makin menggelembung, rakyat kecil makin terhuyung-huyung, orang makin banyak yang lapar," kata dia.

Kompas TV Sikap PAN yang berbeda dengan anggota koalisi partai pendukung pemerintah terkait undang-undang penyelenggaraan pemilu terus mendapat sorotan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com