Jokowi: Kawasan Perbatasan dan Pulau Terdepan Harus Merasakan Kehadiran Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa di tahun ketiga masa bakti kabinet, pemerintah akan lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Hal itu dilakukan agar seluruh daerah, termasuk kawasan perbatasan dan pulau terdepan merasakan kehadiran negara.

"Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Presiden Jokowi menuturkan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

(Baca: Kontras: 44 Korban Terluka dan 3 Tewas karena Kekerasan Polisi di Papua )

Rakyat di Aceh , kata Jokowi, harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi. Begitu juga dengan masyarakat di perbatasan Papua, harus memiliki rasa bangga pada tanah air Indonesia.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Selain itu, masyarakat di Pulau Miangas pun bisa tersentuh oleh berbagai program pemerintah seperti Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil.

"Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri," tuturnya.