Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Meradang Merasa KPK Selalu Menyudutkan DPR

Kompas.com - 15/08/2017, 14:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Ahmzah meradang. Ia bahkan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengarang cerita fiksi soal kasus-kasus korupsi yang menyeret nama anggota DPR, khususnya pada kasus korupsi e-KTP.

Pada awal terungkapnya kasus e-KTP, disebut sejumlah nama anggota DPR periode 2009-2014 terlibat proyek bancakan. Namun, pada vonis dengan terdakwa Irman dan Sugirhato, nama-nama anggota DPR hilang.

Nama yang hilang termasuk nama Ketua DPR RI Setya Novanto. Begitu pula dalam surat dakwaan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, nama-nama anggota dewan tak secara spesifik disebut.

"Artinya itu fiksi yang tidak pernah ada tapi dikarang-karang oleh KPK supaya anggota DPR diserang. Sebab kalau ada berita anggota DPR terima duit rasanya KPK lalu mendapat nyawa baru gitu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hal lainnya adalah soal rekaman mantan Anggota DPR Miryam S Haryani. Beberapa orang anggota Komisi III disebut mengintimidasi Miryam soal kasus e-KTP. Rekaman pemeriksaan Miryam kembali diputar oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/8/2017) kemarin. Namun, ternyata rekaman pemeriksaan Miryam masih tak jelas.

(Baca: Konfirmasi Video Miryam, Masinton Pasaribu Datangi Gedung KPK )

"Kita kemarin nunggu mudah-mudahan ada video jelas yang menunjukkan bahwa Miryam mengatakan dia ditekan," ucap Fahri.

"Ternyata enggak ada, itu sudah diedit dan dipotong. Gambarnya kabur atau cuma suara," sambungnya.

Ia pun merasa heran mengapa rekaman tersebut memiliki kualitas yang buruk padahal direkam oleh lembaga KPK.

"Dia bilang tidak terdengar. Bagaimana sebuah kantor gagah gitu kita biayain mahal banyak tidak jelasnya?" ucap Anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

(Baca: Kepada Novel, Miryam Sebut Ada Pejabat KPK yang Temui Komisi III DPR )

Fahri kemudian menyinggung soal penyebutan nama Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, sebagai salah satu yang disebut mengintimidasi Miryam.

Dalam rekaman, Miryam beberapa kali menyampaikan pernyataan: "...bukan Bamsoet". Fahri menduga, Miryam memang dipaksa oleh penyidik KPK supaya menyebut nama Bambang.

"KPK ini saban hari kerjaannya itu ngancurin nama anggota DPR. Tiap hari begitu kerjaannya," ujar Fahri dengan nada tinggi.

"Kasus e-KTP adalah bukti sempurna bahwa fikso yang dibuat KPK tidak sempurna," tuturnya.

Kompas TV Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali bergulir seiring rencana kenaikan anggaran DPR tahun 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com