Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herzaky Mahendra Putra
Pemerhati Politik

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Mahasiswa Program Doktoral Unair

Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

AGUS Harimurti Yudhoyono, biasa dipanggil AHY, di siang hari Kamis, 10 Agustus 2017, sebelum acara peluncuran The Yudhoyono Institute, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Tujuan resmi pertemuan ini adalah AHY ingin menyampaikan undangan acara peluncuran The Yudhoyono Institute secara langsung kepada Presiden Jokowi.

(Baca juga Jokowi Bicarakan Lanskap Politik ke Depan dengan Agus Yudhoyono)

AHY pun diterima Jokowi dalam suasana penuh keakraban. Bahkan, anak sulung Jokowi, Gibran, ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, dan menyiapkan gudeg dan bubur lemu untuk disantap bersama AHY.

Pertemuan ini benar-benar membuat kaget berbagai pihak. Masih belum lekang dari ingatan kita, pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono, atau biasa dipanggil SBY, ayah dari AHY, dengan Prabowo Subianto, 27 Juli 2017 lalu.

Pertemuan SBY-Prabowo selaku kedua kekuatan politik besar di Indonesia yang sebelumnya hampir tidak pernah sejalan, waktu itu menjadi berita besar. Dalam pertemuan itu, SBY-Prabowo mengeluarkan pernyataan cukup keras yang membuat panas pihak Istana dan partai politik pendukungnya.

"The power must not go unchecked (kekuasaan harus selalu diawasi)," ujar SBY di depan media massa yang hadir di Cikeas, setelah pertemuan tertutup dengan Prabowo.

SBY dan Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, tidak mengalami cross the line (melewati batas) yang bisa mengarah ke abuse of power (penyimpangan kekuasaan).

Tak kurang dari Presiden Jokowi sendiri yang merespons keras pernyataan tersebut, selain menteri dan berbagai tokoh parpol pendukung pemerintah. Dan, berbagai media massa masih mengulas hasil pertemuan dan respon dari Jokowi beserta menteri dan parpol pendukungnya selama beberapa hari setelah pertemuan.

Komitmen SBY-Prabowo dalam pertemuan itu untuk menjalin komunikasi dan kerja sama lebih intens, meskipun tidak dalam bentuk koalisi, diartikan merupakan prakondisi sambil menjajaki berbagai kemungkinan, sebelum benar-benar memutuskan berkoalisi.

Dengan kata lain, SBY dan Prabowo memiliki peluang lebih besar untuk berjalan bersama, dengan Jokowi dan parpol pendukung pemerintah menempuh jalan yang berbeda.

Hanya, kedatangan AHY ke Istana untuk bertemu Jokowi pada tanggal 10 lalu, apalagi di tengah isu bakal ada reshuffle kabinet, kemudian menyisakan sederet pertanyaan.

Apakah etis di tengah inisiasi komitmen kerja sama dan komunikasi lebih intens antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang dirintis SBY dan Prabowo, AHY terkesan merapat ke Jokowi? Apakah ini berarti Partai Demokrat bermain dua kaki? Bagaimana kita memaknainya?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com