Langkah Kemendagri agar Dana Hibah dan Bansos Tak Disalahgunakan Saat Pilkada

Kompas.com - 14/08/2017, 18:56 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo di Jakarta, Senin (13/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo di Jakarta, Senin (13/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi agar dana hibah dan bantuan sosial tak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.  

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada penyusunan APBD murni, APBD perubahan, serta pertanggungjawabannya.

"Lihat saja, dana hibah ini kan tidak bisa diberikan berkali-kali kecuali kepada lembaga daerah dan yang dibentuk oleh daerah," kata dia, di Jakarta, Senin (14/8/2017).

"Kalau hibah kepada organisasi kemasyarakatan kan enggak bisa terus-menerus," lanjut Hadi.

Selain itu, perlu dicermati porsi belanja rutin dan yang bersifat hibah.

Hadi mengatakan, dana hibah yang dikeluarkan juga harus yang sudah terverifikasi pada rencana tahun sebelumnya.

Pertanggungjawaban dana hibah dan bansos harus jelas. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh karena itulah, di dalam upaya pelaksanaan ini prinsip kehati-hatian harus diutamakan. Dan yang lebih khusus lagi, transaksi non-tunai juga harus dijalankan," ujar Hadi.

Namun, kata Hadi, pemerintah pusat tidak bisa melarang pemerintah daerah untuk mengucurkan 100 persen dana hibah dan bansos karena merupakan kewenangan otonomi daerah.

Dengan upaya antisipasi tersebut, potensi penyalahgunaan jelang Pilkada bisa diminimalisasi.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis Jajang Nurjaman mengatakan, total dana hibah dan bansos di 17 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada 2018, mencapai Rp 39,72 triliun.

"Kalau tidak ada pengawasan dana hibah dan bansos sangat rawan disalahgunakan untuk kemenangan para calon Gubernur," kata Jajang, melalui keterangan pers, Senin.

Ia menyebutkan, di antara 17 provinsi, lima provinsi dengan urutan terbesar dalam hal anggaran dana hibah dan bansos 2017 yaitu Jawa Barat (Rp 10,42 triliun), Jawa Timur (Rp 6,44 triliun), Jawa Tengah (Rp 5,19 triliun), Sumatera Utara (Rp 3,65 triliun), serta Sulawesi Selatan (Rp 1,89 triliun).

"Jangan sampai dana hibah dan bansos tersebut disalahgunakan petahana guna menghadapi pertarungan Pilkada," kata Jajang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X