Public Relations Indonesia dan Pemadam Kebakaran

Kiranya ada kondisi awal yang ubiquitos, mudah ditemukan, dalam menelisik hal ini. Bahwa tak semua pimpinan sebuah entitas yang berkepentingan dengan publik, memiliki wawasan memadai terkait komunikasi publik.

Yang mereka paham sekadar sisi luar humas dengan target mampu sampaikan informasi positif dengan penekanan kuantitas. Namun di sisi lain, tak menyadari potensi krisis komunikasi yang secara natural akan menyergap.

Hal inilah yang terkadang membuat kebijakan normatif akan melibatkan public relations, terutama dengan target kuantitas penyebaran informasi. Tapi di sisi lain, secara simultan, tak melibatkan humas dalam sedang menggodok sebuah kebijakan strategis.

Tahu-tahu kebijakan itu disampaikan ke publik, dus memantik kontroversi, ribut luar dalam, lalu sang pengeluar kebijakan ngumpet, dan humas disodorkan ke depan media massa guna menangkis pertanyaan kanan-kiri.

Atau dalam perspektif bujet, ada pula situasi alokasi bagi humas biasa saja, atau malah dipotong banyak dan dialihkan ke divisi lain. Namun ketika something get wrong, tetap kemudian praktisi humas yang tampil ke depan. Babak belur.

Pada titik ini, kiranya wawasan utuh komunikasi publik dari pemimpin utama, harus terus ditingkatkan sehingga peran humas kian signifikan dan tak terus menjadi pemadam kebakaran apalagi sekadar tameng aneka krisis komunikasi.

Di sisi lain, insan humas pun harus tinggi inisiatif dan peran sebagai alert of symptom, sehingga pemimpin utama menjadi teryakinkan, dan jelas akan makin percaya dan gilirannya memberikan ruang lebih besar.

Janganlah dulu berpikir akan ada posisi Chief Communication Officer seperti banyak diperlihatkan perusahaan digital utama di negara maju saat ini. Mari kita ubah dulu persepsi pimpinan tentang kian pentingnya penguatan peran utuh public relations di Indonesia!