Salin Artikel

Pendekatan Keamanan Dinilai Turunkan Kepercayaan Warga Papua kepada Jokowi

Pasalnya, pendekatan keamanan dinilai menimbulkan konflik baru dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua.

Pada Selasa (1/8/2017) lalu, terjadi penembakan oleh anggota Brimob terhadap beberapa warga di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Akibatnya, salah satu korban penembakan, Yulius Pigai, meninggal dunia.

"Presiden Jokowi sudah tujuh kali mengunjungi Papua, meyakinkan masyarakat Papua diperhatikan oleh pemerintah. Namun dengan ada kejadian ini maka kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah malah akan menurun," ujar Niccolo di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Menurut Niccolo, ada kontradiksi terkait upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan di Papua. Di satu sisi pemerintah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur.

Sedangkan di sisi lain, pemerintah kerap menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal itu, kata Niccolo terlihat dari meningkatnya eskalasi kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh sebab itu, Niccolo memandang Presiden Jokowi harus tegas dalam menyelesaikan seluruh kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Presiden harus berani beri mandat untuk menyelidiki pihak-pihak yang terkait dalam kasus kekerasan di Papua," ucapnya.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), angka kekerasan menggunakan pendekatan keamanan di Papua mencapai 16 peristiwa, dari Agustus 2016 hingga Agustus 2017.

Seluruh peristiwa tersebut mengakibatkan 44 korban luka dan 3 korbam meninggal dunia.

Pelaku kekerasan didominasi oleh aparat kepolisian dan muncul pada isu pembubaran paksa kegiatan berkumpul disertai dengan penggunaan senjata api yang tidak terukur.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/08/20413681/pendekatan-keamanan-dinilai-turunkan-kepercayaan-warga-papua-kepada-jokowi

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke