Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei 'Kompas': 68,4 Persen Responden Puas Kinerja Polri-BNN Berantas Narkoba

Kompas.com - 08/08/2017, 15:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik merasa puas atas langkah Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangkap para pelaku kejahatan narkotika.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 2-4 Agustus 2017.

Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo mengatakan, sebanyak 68,4 persen responden merasa puas atas kinerja Polri dan BNN.

"Bahkan, dua dari tiga responden jajak pendapat ini menyatakan puas terhadap kinerja BNN," ujar Andreas seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (8/8/2017).

Jerat narkoba mencengkeram hampir semua lapisan masyarakat. Andreas mengatakan, para bandar dan jaringannya tidak segan-segan melibatkan oknum aparat untuk kongkalingkong, mulai dari polisi, militer, sampai petugas lembaga pemasyarakatan.

BNN pernah menangkap Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang kedapatan mengonsumsi narkoba.

Sejumlah barang bukti dan 8 orang tersangka terkait kasus tangkapan penyelundupan narkoba saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Seberat 1 ton narkoba jenis sabu asal China telah digagalkan Tim Gabungan Satuan Tugas Merah Putih yang terdiri dari petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok pada Kamis minggu lalu di Anyer Serang, Banten.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah barang bukti dan 8 orang tersangka terkait kasus tangkapan penyelundupan narkoba saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Seberat 1 ton narkoba jenis sabu asal China telah digagalkan Tim Gabungan Satuan Tugas Merah Putih yang terdiri dari petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok pada Kamis minggu lalu di Anyer Serang, Banten.
Di Medan, BNN juga menangkap anggota Detasemen Polisi Militer yang terlibat narkoba pada Maret lalu.

Pertengahan Juli lalu, Kepala Pos Polisi Perairan diduga mengamankan penyelundupan 45,5 kg sabu lewat pantai yang dia awasi dengan upah Rp 125 juta.

"Cara kerja pengedar narkoba yang semakin canggih membuat proses penyelundupan narkoba ke negara ini semakin hari semakin rapi sehingga bisa mengecoh aparat," kata Andreas.

Penegakan hukum yang efektif itu berbanding lurus atas persepsi masyarakat terkait ketegasan pemerintah memerangi narkoba.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 61,2 persen responden menilai pemerintah sudah tegas dalam memberantas narkoba.

Sementara 38,2 persen responden menyatakan pemerintah tidak tegas.

Ketegasan tersebut ditunjukkan dari penekanan Presiden Joko Widodo yang menyatakan perang terhadap narkoba.

Bahkan, menetapkan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba.

Barang bukti narkoba jenis ekstasi dan para tersangka dihadirkan dalam rilis kasus narkotik jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2017). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai berhasil mengungkap jaringan narkotik internasional (Belanda-Indonesia) dengan barang bukti 1,2 juta butir pil ekstasi, dua kilogram sabu dan tiga tersangka yaitu Liu Kit Tjung, Erwin Afianto serta M Zulkarnain (tewas karena melawan petugas).ANTARA FOTO / SIGID KURNIAWANSIGID KURNIAWAN Barang bukti narkoba jenis ekstasi dan para tersangka dihadirkan dalam rilis kasus narkotik jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2017). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai berhasil mengungkap jaringan narkotik internasional (Belanda-Indonesia) dengan barang bukti 1,2 juta butir pil ekstasi, dua kilogram sabu dan tiga tersangka yaitu Liu Kit Tjung, Erwin Afianto serta M Zulkarnain (tewas karena melawan petugas).ANTARA FOTO / SIGID KURNIAWAN
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian juga memerintahkan agar polisi bertindak tegas terhadap bandar-bandar narkoba.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com