Survei 'Kompas': 68,4 Persen Responden Puas Kinerja Polri-BNN Berantas Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik merasa puas atas langkah Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangkap para pelaku kejahatan narkotika.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 2-4 Agustus 2017.

Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo mengatakan, sebanyak 68,4 persen responden merasa puas atas kinerja Polri dan BNN.

"Bahkan, dua dari tiga responden jajak pendapat ini menyatakan puas terhadap kinerja BNN," ujar Andreas seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (8/8/2017).

Jerat narkoba mencengkeram hampir semua lapisan masyarakat. Andreas mengatakan, para bandar dan jaringannya tidak segan-segan melibatkan oknum aparat untuk kongkalingkong, mulai dari polisi, militer, sampai petugas lembaga pemasyarakatan.

BNN pernah menangkap Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang kedapatan mengonsumsi narkoba.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah barang bukti dan 8 orang tersangka terkait kasus tangkapan penyelundupan narkoba saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Seberat 1 ton narkoba jenis sabu asal China telah digagalkan Tim Gabungan Satuan Tugas Merah Putih yang terdiri dari petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok pada Kamis minggu lalu di Anyer Serang, Banten.

Pertengahan Juli lalu, Kepala Pos Polisi Perairan diduga mengamankan penyelundupan 45,5 kg sabu lewat pantai yang dia awasi dengan upah Rp 125 juta.

"Cara kerja pengedar narkoba yang semakin canggih membuat proses penyelundupan narkoba ke negara ini semakin hari semakin rapi sehingga bisa mengecoh aparat," kata Andreas.

Penegakan hukum yang efektif itu berbanding lurus atas persepsi masyarakat terkait ketegasan pemerintah memerangi narkoba.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 61,2 persen responden menilai pemerintah sudah tegas dalam memberantas narkoba.

Sementara 38,2 persen responden menyatakan pemerintah tidak tegas.

Ketegasan tersebut ditunjukkan dari penekanan Presiden Joko Widodo yang menyatakan perang terhadap narkoba.

Bahkan, menetapkan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba.

SIGID KURNIAWAN Barang bukti narkoba jenis ekstasi dan para tersangka dihadirkan dalam rilis kasus narkotik jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2017). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai berhasil mengungkap jaringan narkotik internasional (Belanda-Indonesia) dengan barang bukti 1,2 juta butir pil ekstasi, dua kilogram sabu dan tiga tersangka yaitu Liu Kit Tjung, Erwin Afianto serta M Zulkarnain (tewas karena melawan petugas).ANTARA FOTO / SIGID KURNIAWAN

Meskipun begitu, langkah pemerintah mengantisipasi peredaran narkoba dianggap masih lamban.

Terutama aspek perkembangan teknologi pengolahan zat-zat adiktif berikut turunannya. Berdasarkan laporan BNN dunia, ada 644 jenis zat psikoaktif baru.

Di Indonesia, beredar 53 jenis narkoba. Namun, yang masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baru 40 jenis.

Masih ada 13 jenis NPS yang belum masuk sebagai jenis narkoba. Keterlambatan regulasi membuat NPS leluasa diedarkan di Indonesia tanpa sentuhan hukum.

"Contoh NPS yang dikenal masyarakat adalah tembakau Gorilla (cannabinoidderivatives) yang sempat diperjualbelikan lewat media sosial, blue sapphire, dan methylone," kata Andreas.