Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Klarifikasi Barang Bukti Ponakan Setya Novanto dengan Seorang Pengacara

Kompas.com - 08/08/2017, 01:09 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dari enam saksi yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi merupakan seorang pengacara bernama Arie Pujianto. Arie bersama saksi lainnya diperiksa untuk kasus Setya Novanto, tersangka pada proyek e-KTP.

Dalam pemeriksaan terhadap Arie, KPK mengklarifikasi soal barang bukti elektronik yang didapat dari hasil penggeledahan KPK di rumah Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi. Irvanto diketahui merupakan keponakan dari Novanto.

"Untuk salah satu saksi Arie Pujianto kami melakukan pemeriksaan yaitu klarifikasi terhadap yang bersangkutan terkait dengan barang bukti elektronik yang kita dapat saat melakukan penggeledahan di rumah Irvanto," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Febri tidak menyampaikan secara spesifik kaitan Arie dengan barang bukti yang disita dari kediaman Irvanto.

Namun, KPK mengklarifikasi soal informasi adanya komunikasi sejumlah pihak tertentu pada barang bukti elektronik. Yang jelas masih dalam ruang lingkup penanganan kasus e-KTP.

(Baca: Keponakan Setya Novanto Akui "Fee" DPR Loloskan E-KTP Sangat Besar)

"Tentu saja kita klarifikasi informasi-informasi seperti adanya komunikasi dengan sejumlah pihak tentu yang masih dalam ruang lingkup penanganan kasus KTP elektronik," ujar Febri.

Dari enam saksi, tiga saksi di antaranya tidak hadir. Mereka yang tidak hadir yakni Dosen Institut Teknologi Bandung Maman Budiman dan Komisaris PT Softorb Technology Indonesia Mudji Rachmat Kurniawan. Keduanya tidak hadir karena surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK belum diterima.

Sedangkan PNS atau Staf Subdit Monitor Evaluasi dan Pengawas Kependudukan Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Diah Hasanah, tidak hadir pemeriksaan tanpa keterangan.

Seperti diketahui, kediaman milik Irvanto telah digeledah KPK pada Kamis (27/7/2017). Lokasi penggeledahan di Komplek Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

(Baca: Keponakan Setya Novanto Mengaku Pernah Jadi Konsorsium E-KTP)

Saat bersaksi di pengadilan, Irvanto mengaku pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Keikutsertaan Irvan dalam proyek e-KTP diawali undangan yang ia terima untuk berkumpul di Ruko Fatmawati. Ruko tersebut milik Vidi Gunawan, yang merupakan adik kandung pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam prosesnya, menurut Irvan, ia dan beberapa perusahaan bersatu membentuk Konsorsium Murakabi dan mengikuti lelang proyek e-KTP yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.

Kompas TV Miryam Sampaikan Nota Keberatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com