Polri Akan Ikut Awasi Penggunaan Dana Desa

Kompas.com - 07/08/2017, 23:44 WIB
Kepala Satgas pangan Irjen Pol Setyo Wasisto saat ditemui di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (3/7/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOKepala Satgas pangan Irjen Pol Setyo Wasisto saat ditemui di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (3/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian RI terkait pengawasan dan penggunaan dana desa. Langkah ini sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa.

"Rencana MoU Mendes dengan Polri supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2017).

Namun demikian, Setyo mengatakan, kerja sama ini tidak terkait dengan kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

"Ini tidak terkait OTT KPK. Yang penting dana desa, anggaran negara yang harus diselamatkan," kata Setyo.


(Baca: Jokowi: Dana Desa Gede Banget, Harus Ada Pengawasan)

Setyo belum bisa memastikan kapan MoU tersebut digelar. Saat ini baru mau dibahas mengenai kelompok kerja penyusun MoU tersebut.

Secara teknis, menurut Setyo, aparat akan mendampingi Kepala Desa (Kades). Sehingga ada pengawasan dalam penggunaan dana desa. Namun pengawasan yang dilakukan polisi tidak pada semua aspek. Misalnya, sebatas pengawasan fisik pembangunan yang menggunakan dana desa.

"Polisi bukan tugasnya audit, (tapi) kami lakukan pengawasan fisik. Mendampingi, ya kan Kepala Desa punya program, misalnya membangun jalan berapa meter, 100 meter, speknya (spesifikasinya) seperti apa, kami lakukan pengawan betul enggak speknya itu," kata Setyo.

Adapun aparat yang dikerahkan Polri dalam pengawasan, yakni Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Berdasarkan perhitungan, kata Setyo, dibutuhkan 74 ribu personel Bhabinkamtibmas untuk mengawal penggunaan dana desa di seluruh wilayah Indonesia. Tahun depan, sekira 70 ribu sudah siap dikerahkan. Sementara untuk menambal kekurangan jumlah personel akan dibantu dari Polsek daerah setempat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Turun Jadi 4 Persen

PPP Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Turun Jadi 4 Persen

Nasional
Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Nasional
BDF ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif

BDF ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif

Nasional
Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Nasional
Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim, Habiburokhman: Ada Nama Prabowo-nya Pasti Bagus

Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim, Habiburokhman: Ada Nama Prabowo-nya Pasti Bagus

Nasional
Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Nasional
KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Nasional
Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Nasional
Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X