Ada Koreksi pada Lampiran, Pemerintah Kembalikan Draf UU Pemilu ke DPR - Kompas.com

Ada Koreksi pada Lampiran, Pemerintah Kembalikan Draf UU Pemilu ke DPR

Kompas.com - 05/08/2017, 05:05 WIB
Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay ditemui usai sidang putusan yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).Fachri Fachrudin Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay ditemui usai sidang putusan yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengatakan, pemerintah mengembalikan draf Undang-Undang Pemilu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dikoreksi karena ada sejumlah kesalahan.

Menurut dia, surat permohonan koreksi tertanggal 3 Agustus 2017 itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

"Ada surat dari Mendagri, ada koreksi yang diminta ke DPR terkait tiga poin. Ini ( UU Pemilu) balik lagi ke DPR. Suratnya tertanggal 3 Agustus 2017, tertanda Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum," kata Hadar, dalam sebuah diskusi di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Edie membenarkan mengenai koreksi tersebut.

Baca: Presiden Didesak Segera Tanda Tangani UU Pemilu

Ia menyebutkan, hal itu dilakukan sesuai prosedur. Draf UU Pemilu yang diterima pemerintah dikembalikan ke DPR setelah dikoreksi susunan dan redaksionalnya.

Namun, ia membantah ada kekeliruan substansi atau materi dalam UU Pemilu.

Menurut Arief, yang dilakukan hanya perbaikan penulisan dan susunan pasal atau halaman.

"Jadi itu bukan revisi. Bukan ganti materi, pasalnya. Teknis pengetikannya saja sih. Kalau ada kesalahan itu redaksionalnya saja, bukan perubahan materi," ujar Arief kepada Kompas.com, Jumat malam.

Berdasarkan salinan surat yang diterima Kompas.com, berikut ini adalah lampiran yang dimintakan pada DPR untuk diperbaiki:

*Lampiran I, mengenai jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU Pemilu Pasal 10 ayat (1) huruf C, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang. Akan tetapi, ada kesalahan penulisan untuk anggota KPU Kota Banjarbaru yang seharusnya berjumlah tiga orang, di lampiran I hanya disebutkan dua orang.

Kesalahan juga terjadi untuk KPU Kabupaten Tolikara, di mana seharusnya jumlah anggota KPU sebanyak lima orang, namun di lampiran hanya disebutkan tiga orang.

*Lampiran II mengenai jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jumlah anggota Bawaslu Kota Banjarbaru yang seharusnya tiga orang tetapi dituliskan dua orang.

Sementara, jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara yang seharusnya lima orang, tetapi dituliskan tiga orang.

*Lampiran IV mengenai daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Kota Padang Sidempuan yang seharusnya masuk dalam Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7, tetapi dituliskan masuk dalam Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9.

KPU meminta koreksi kepada DPR atas kesalahan-kesalahan penulisan dalam ketiga lampiran tersebut.

Kompas TV Gerindra bersama Advokat Cinta Tanah Air mendaftarkan permohonan uji materi UU Pemilu 2017.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Ketua KPU Bengkulu: Beberapa Bacaleg Terindikasi Eks Napi Korupsi

Ketua KPU Bengkulu: Beberapa Bacaleg Terindikasi Eks Napi Korupsi

Regional
Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Regional
Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat 'Project Bhinneka'

Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat "Project Bhinneka"

Nasional
Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Megapolitan
Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Nasional
70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Nasional
Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Internasional
Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Megapolitan
Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Megapolitan
Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Megapolitan
Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Internasional
Sandi Perintahkan 'Banner' Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Sandi Perintahkan "Banner" Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Megapolitan
ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

Nasional
Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Megapolitan

Close Ads X