Politisi PKS Bantah Tuduhan Fahd soal Terima Uang Korupsi Al Quran

Kompas.com - 04/08/2017, 09:04 WIB
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini membantah telah menerima aliran dana korupsi Al Quran sebagaimana disebut Fahd El Fouz, yang telah menjadi terdakwa kasus tersebut.

Jazuli mengatakan, keterangan yang disampaikan Fahd dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan klaim sepihak.

"Itu kan klaim sepihak, saya tidak pernah tahu ada pembahasan anggaran Al Quran di Komisi VIII pada tahun itu. Karena itu saya tidak pernah ikut menandatangani anggaran tersebut," kata Jazuli melalui pesan singkat, Kamis (3/8/2017) malam.

Ia menyatakan tak ada tanda tangan darinya terkait pembahasan anggaran Al Quran di Komisi VIII, komisi yang ditempatinya saat kasus itu terjadi. Jazuli bahkan mengaku tak mengenal Fahd.

"Silakan dicek ke Komisi VIII pasti tidak ada tanda tangan saya. Dan saya tidak pernah kenal Fahd itu siapa," tutur Jazuli, yang kini menjabat Ketua Fraksi PKS.

Fahd El Fouz menyebut setidaknya lima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2011 dan 2012 yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran. Dia menyebut anggota DPR tersebut seharusnya juga ditetapkan tersangka.

"Saya mengelola atas perintah siapa, saya bukan menyatakan tidak. Tapi saya mengatakan saya atas perintah anggota DPR siapa," ujar Fahd di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/8/2017).

(Baca: Fahd Ungkap Priyo, Jazuli, Karding, dan Nurul Iman Terlibat Korupsi Al Quran)

Salah satu nama yang pertama disebut Fahd adalah politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Fahd meyakini bahwa jatah uang untuk Priyo sudah disalurkan. Saat ini, Priyo tidak lagi sebagai anggota DPR.

Berikutnya adalah politisi PDI Perjuangan Said Abdullah. Dalam persidangan, Fahd menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki rekaman sadapan yang menunjukkan peran Said.

Menurut Fahd, saat itu Said yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ikut mengkondisikan anggaran proyek pengadaan Al Quran.

Nama lain yang disebut oleh Fahd adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Keduanya hingga saat ini masih menjadi anggota DPR.

(Baca juga: KPK Akan Analisis Keterangan Fahd soal Uang untuk Anggota DPR)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Failitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Failitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X