Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Permen Hambat Dunia Usaha, Susi Tak Merasa Disindir

Kompas.com - 04/08/2017, 08:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pernah meminta seluruh menteri untuk mengkalkulasi betul sebuah peraturan menteri yang hendak dikeluarkan.

Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak merasa tersindir oleh permintaan Presiden Joko Widodo itu. Susi tidak merasa pernyataan Jokowi itu mengarah kepada dirinya.

"Permen itu banyak. Semua menteri membuat Permen. Presiden, dalam hal ini, pengarahannya general ya, tentang dunia usaha," ujar Susi dalam acara "#SusiDiRosi" di Kompas TV, Kamis (3/8/2017).

Sebelumnya, Jokowi ingin menteri membuat perhitungan, sehingga peraturan tersebut diterima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan.

"Sebelum mengeluarkan sesuatu, dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. Komunikasinya dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu sehingga jangan sampai mengeluarkan peraturan menteri yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, 24 Juli 2017.

(Baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

Susi mengaku tidak merasa ditegur oleh pernyataan Presiden itu, sebab seluruh peraturan menteri yang dibuatnya telah dikomunikasikan dengan Presiden terlebih dahulu.

"Kalau memang itu (yang dimaksud Presiden) Permen saya, pasti Pak Presiden akan ngomong langsung ke saya. Kalau saya open," ujar Susi.

Lagipula, kebijakan yang dibuat Susi diklaimnya telah meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Susi menyebut, nilai tukar nelayan naik dibandingkan sebelumnya. Nilai tukar usaha juga mengalami peningkatan. Di sektor neraca perdagangan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia nomor satu di Asia Tenggara semenjak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Impornya turun 70 persen lalu ekspornya naik 5 persen tahun kemarin. Tahun kemarinnya 10 persen. Jadi itu keep going up," ujar Susi.

"Jadi saya pikir kalau dari angka-angka parameter, tidak ada hal yang inline dengan pekerjaan KKP itu tidak baik. Apa yang kita lakukan, policy ini, luar biasa," kata dia.

(Baca juga: Susi Komentari Pernyataan "Orang Bodoh Juga Bisa Tenggelamkan Kapal")

Kompas TV "Indonesia Berhak Ganti Nama Lautnya Sendiri"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com