Tiga Daerah Baru Dideteksi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 03/08/2017, 20:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah mendeteksi tiga daerah baru rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tiga daerah itu adalah Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya, terdapat delapan provinsi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan karhutla.

"Jumlahnya (titik api) terus berkembang, kebanyakan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Ada delapan daerah rawan karhutla, sudah diidentifikasi. Hanya saja ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan karhutla, sekarang muncul Aceh, Sultra dan NTT," ujar Wiranto, seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Menurut Wiranto, karhutla yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang hidup di kawasan pinggiran hutan.

Mereka membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan karena dianggap sebagai cara yang paling cepat dan menyuburkan tanah.

Baca: BNPB Siapkan Helikopter "Water Bombing" di Tiga Daerah Siaga Karhutla

Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan upaya pencegahan dengan memberikan insentif kepada masyarakat berupa pupuk cair.

"Ini akibat karena dibakar. Tradisi peladang, membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan. Ini harus diubah dengan cara lain, caranya adalah dengan memberi insentif pupuk cair. Itu bisa," kata Wiranto.

Meski kebakaran hutan berpotensi kembali terjadi, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan, baik melalui pemadaman di darat maupun melalui udara atau water bombing.

Selain itu, di setiap daerah rawan karhutla juga sudah dibentuk satuan tugas yang akan melakukan pemadaman jika ditemukan adanya sumber titik api.

"Peran Pemda juga kami libatkan di sini. Intinya, pemerintah benar-benar secara serius akan melakukan satu langkah agar karhutla ini bisa ditekan," ujar Wiranto.

"Pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena karhutla bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marahnya ke Indonesia," lanjut dia.

Baca juga: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterimanya, Wiranto menyebutkan, persentase terjadinya karhutla periode Januari hingga Juli 2017 menurun jika dibandingkan periode yang sama pada 2016.

Secara terpisah, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan karhutla di tiga daerah baru rawan kebakaran.

"Di Aceh, NTT, dan juga Sultra KLHK sudah berkomunikasi dengan daerah. Sudah ada upaya untuk mengatasi," ujar Siti.

Selain Siti, hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Kompas TV Indonesia Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Bag 1)

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X