Kompas.com - 03/08/2017, 17:03 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan partainya sama sekali tak berniat untuk menjatuhkan PDI Perjuangan.

Ia mengatakan, pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono perihal PDI-P bersifat pribadi dan sama sekali tak terkait institusi Partai Gerindra.

"Ya soal pernyataannya itu kan dari pribadi dia, dan kami menyesalkan pernyataan itu karena sudah crossing the line," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

"Kami enggak mau menjatuhkan (PDI-P), walaupun itu kompetitor, tapi di sisi lain itu adalah mitra dalam demokrasi," kata dia.

Fadli pun menilai cukup sulit bagi partai untuk membela secara hukum, karena apa yang disampaikan Arief tidak ditopang dengan bukti yang kuat.

Fadli juga mengatakan, Gerindra tak ingin dipersulit dengan pernyataan pribadi kadernya tersebut.

"Ini kan kita kasuistis. Ada orang atau pengurus bicara seperti itu. Nah kami enggak mau ini menjadi beban partai kecuali yang diucapkan itu benar dan dia sanggup mempertanggungjawabkan. Tapi ini kan enggak seperti itu," kata Fadli.

"Kita ikuti mekanisme partai. Kami ada mekanisme internal. Ada DPP, mahkamah partai, seperti itu. Itu nanti mahkamah partai yang mengundang untuk klarifikasi," ucap dia.

(Baca juga: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) atas dugaan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia dilaporkan oleh organisasi sayap PDI-P karena menyamakan PDI-P dengan PKI melalui pernyataannya di beberapa media massa.

Laporan serupa juga dilayangkan Repdem Jawa Timur ke Polda Jawa Timur, hari ini.

Ketua DPD Repdem Jatim, Abdi Edison, mengatakan, sebagai sesama manusia, kader PDI-P sudah memaafkan Arief Poyuono yang sudah meminta maaf.

"Tapi kami tetap menempuh jalur hukum karena sudah menyangkut nama institusi partai," kata dia.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bakal Beri Jawaban di Sidang Praperadilan Nizar Dahlan

KPK Bakal Beri Jawaban di Sidang Praperadilan Nizar Dahlan

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Mantan Pejabat BPN di Surabaya

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Mantan Pejabat BPN di Surabaya

Nasional
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

Nasional
Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Nasional
Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Nasional
Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Nasional
'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.