Kompas.com - 02/08/2017, 17:03 WIB
Sekretaris I Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat Mayor Jenderal Andrie Soetarno KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekretaris I Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat Mayor Jenderal Andrie Soetarno
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris I Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat Mayor Jenderal Andrie Soetarno mengatakan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli), termasuk di lingkungan TNI.

Menurut Andrie, anggota TNI yang terbukti terlibat atau tertangkap tangan melakukan pungli dapat dikenakan sanksi.

Sanksi itu mulai dari sanksi disiplin, penundaan pangkat hingga pemecatan.

"Kalau terbukti, maka ada tindakan tegas, dikenakan penundaan pangkat sampai pemecataan juga ada. Kalau memang terbukti sesuai hukum. Di lingkungan tentara kalau ancaman hukumannya lebih dari 6 bulan itu ada hukuman tanbahan, yaitu pemecatan," ujar Andrie, saat menghadiri workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).

Baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli

Andrie menjelaskan, berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli dan seluruh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) memiliki kewenangan melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Jika ditemukan adanya indikasi tindakan pidana, maka Satgas akan menyerahkan proses hukumnya ke kepolisian atau aparat penegak hukum (POM TNI).

"Kalau ada indikasi pungli agar bisa diselesaikan di institusinya masing-masing dalam tempo satu bulan dan buat laporan ke kami. Itu ada dan sebagian ada input balik. Fungsi ini untuk mengawasi sampai di mana prosesnya. Kami akan kawal," kata Andrie.

Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Baca: Jokowi: Hati-hati, Saber Pungli Itu Bekerja

TNI termasuk dalam sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan oleh masyarakat terkait pungli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebesar 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.

Selain TNI, institusi pemerintah yang sering dilaporkan terkait pungli adalah Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria dan Kementerian Keuangan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 September: Kasus Suspek Covid-19 Capai 346.285

UPDATE 20 September: Kasus Suspek Covid-19 Capai 346.285

Nasional
UPDATE: 202.795 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,16 Persen

UPDATE: 202.795 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,16 Persen

Nasional
PPKM Diperpanjang, Tak Ada Lagi Wilayah Level 4 di Jawa-Bali

PPKM Diperpanjang, Tak Ada Lagi Wilayah Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Level 4 di 10 Daerah

BREAKING NEWS: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Level 4 di 10 Daerah

Nasional
ICJR Sebut Masalah Kelebihan Penghuni Lapas akibat Overkriminalisasi

ICJR Sebut Masalah Kelebihan Penghuni Lapas akibat Overkriminalisasi

Nasional
Indonesia Catat 2.807 Kasus Varian Baru Covid-19, Delta Mendominasi

Indonesia Catat 2.807 Kasus Varian Baru Covid-19, Delta Mendominasi

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 55.936

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 55.936

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

Nasional
UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

Nasional
UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

Nasional
Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Nasional
Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.