Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Seharusnya Langsung Respons Kasus Novel setelah Peristiwa Terjadi

Kompas.com - 01/08/2017, 21:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang baru memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, hampir tiga bulan setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, terjadi.

Pada Senin (31/7/2017) kemarin, Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk mendapatkan laporan perkembangan pengusutan kasus Novel. 

Polisi belum berhasil menangkap pelakunya hingga saat ini.  

"Saya mempertanyakan karena responsnya rendah, baru sekarang memanggil (Kapolri)," ujar Busyro, seusai menghadiri diskusi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Baca: Jokowi dan Kapolri Tak Bicarakan TPF Kasus Novel

Menurut Busyro, pasca-kejadian, seharusnya Presiden Jokowi merespons kasus ini dengan cepat dan langsung menginstruksikan agar dibentuk tim independen.

Hal ini juga disuarakan para pegawai KPK melalui Pimpinan KPK yang saat itu menemui Presiden Jokowi.

Akan tetapi, tim independen tak kunjung dibentuk.

Menurut Busyro, Presiden Jokowi harus turut memberikan jaminan keselamatan para pegawai KPK.

Penuntasan kasus Novel menjadi cermin perhatian Presiden Jokowi atas keselamatan para pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi.

"Pegawai KPK kan tulang punggung KPK. Pimpinan kan hanya 4 tahunan, apalagi yang pegawai tetap kan sampai lama kerja di sana. Maka aspirasinya harusnya didengar," kata Busyro.

Selain itu, lanjut Busyro, pembentukan tim independen untuk mengungkap ada atau tidaknya anggota polisi yang turut terlibat pada kasus ini seperti dikatakan Novel.

Baca: Tim Gabungan Tak Berarti KPK Ikut dalam Investigasi Kasus Novel

Jika hanya ditangani kepolisian, akan muncul kekhawatiran bahwa pengungkapan kasus ini rawan kepentingan.

"Untuk membuktikan hipotesa itu benar atau tidak, secara metodologis dan prinsip transparansi, maka yang bisa buktikan dan membebaskan dugaan kepentingan sejumlah perwira tinggi di Polri benar atau tidak, maka berikan kewenangan itu pada tim independen. Enggak ada jalan lain," kata Busyro.

Novel sebelumnya menduga ada "orang kuat" yang menjadi dalang serangan itu.

Bahkan, dia mengaku mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi ikut terlibat.

"Saya memang mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat," kata Novel.

"Awalnya, saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.

Kompas TV Siapa Jenderal di Balik Penyerangan Novel?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com