Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Kalau Ada Ulama Ingin Ubah Pancasila, Pasti Dibayar

Kompas.com - 31/07/2017, 09:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengkritik jika ada sosok-sosok yang dianggap pemuka agama oleh satu kelompok masyarakat, namun menentang ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Gatot dalam ceramah wawasan kebangsaan dengan tema "Tantangan dan Uang" di hadapan sekitar 10.000 jemaah Keluarga Besar Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Gedung MTA Pusat Surakarta, Jalan Ronggowarsito, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/7/2017).

"Kalau ada yang mengaku ulama, ingin mengubah Pancasila, maka pasti itu ulama dari luar yang dibayar untuk merusak Indonesia karena ulama Indonesia tidak akan memecah belah keutuhan negara," ujar Gatot sebagaimana dikutip siaran pers resmi Pusat Penerangan Mabes TNI, Senin (31/7/2017).

Gatot menegaskan bahwa peran pemuka agama di dalam mendirikan dan melanggengkan NKRI sangat besar. Dasar negara, yakni Pancasila juga sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk pemuka agama di dalamnya.

Maka, sangat tidak mungkin jika saat ini ada pemuka agama yang justru menentang, apalagi ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan siapa pun tidak boleh mengubahnya. Jadi, kalau ada ulama yang mengajak untuk mengubah Pancasila, jangan percaya," ujar Gatot.

(Baca juga: Jokowi: Kita Tak Akan Membiarkan Ancaman yang Merongrong Pancasila)

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa NKRI didirikan atas dasar kebinekaan suku, agama, ras dan adat istiadat yang harus dipertahankan karena di situlah letak kebesaran bangsa Indonesia.

Jangan sampai, lanjut Gatot, "musuh" menggunakan celah keberagaman yang merupakan takdir Indonesia untuk diadu domba.

"Banyak suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke, dan banyak tunas agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka kita wajib menjaga jangan sampai terbelah oleh pihak lain dan jangan sampai mau diadu domba oleh negara lain," ujar dia.

Kompas TV Bahkan, setiap PNS juga dilarang masuk ormas yang ada kaitannya dengan politik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com