KPK Tetapkan Anggota DPRD Jatim Kabil Mubarok sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Jawa Timur M Kabil Mubarok sebagai tersangka.

Kabil diduga menerima suap dari pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi rekanan DPRD Jatim.

"Dari hasil pemeriksaan sebagai saksi, kemudian penyidik menerbitkan sprindik dan menetapkan MKM selaku anggota DPRD Jawa Timur sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Setelah penetapan tersangka, M Kabil langsung ditahan oleh KPK. 

Menurut Febri, dalam kasus ini Kabil Mubarok diduga ikut meminta dan menerima setoran triwulanan dari dinas-dinas yang merupakan mitra kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur.

Baca: KPK Telusuri Dugaan Suap Kadis yang Bermitra Komisi B DPRD Jatim

Kabil disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Sebelumnya, KPK mengumumkan penetapan enam orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan.

Tiga tersangka yakni, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Bambang Heriyanto dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati.

Selain itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch Basuki.

KPK menduga, para kepala dinas memberikan uang suap kepada Basuki.

Uang tersebut bertujuan untuk menghindari pengawasan dan pemantuan DPRD Jatim tentang penggunaan anggaran kedinasan untuk tahun anggaran 2017.

Dalam jumpa pers, pimpinan KPK menyebut bahwa ada dua kepala dinas lain yang diduga ikut memberikan uang.

Keduanya yakni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jatim.