Salin Artikel

Prabowo: "Presidential Threshold" Lelucon Politik yang Menipu Rakyat

Dalam UU Pemilu, partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden jika memperoleh 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

(Baca Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan UU Pemilu)

"Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.

Prabowo mengatakan bahwa pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara.

Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan, Fraksi Partai Gerindra tidak ingin terlibat dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi itu sendiri, terutama ketentuan ambang batas pilpres.

"Kita tidak mau ikut bertanggung jawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silakan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun di ujungnya sejarah yang menilai," ujar Prabowo.

"Gerindra tidak mau ikut melawan sesuatu di luar akal sehat dan logika," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Empat fraksi di DPR, termasuk Demokrat dan Gerindra, menginginkan ambang batas pilpres dalam UU Pemilu sebesar 0 persen. Sebab, adanya ambang batas pilpres dinilai bertentangan dengan prinsip keserentakan pada Pemilu 2019.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani saat pembahasan RUU Pemilu di rapat paripurna DPR menyampaikan bahwa aturan presidential threshold bertentangan dengan konstitusi. 

Gerindra memandang aturan ambang batas pilpres pada UU Pemilu juga tidak relevan untuk digunakan pada Pilpres 2019. Sebab, persyaratan ambang batas berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014.

"Apakah mungkin, tiket yang sudah kita robek untuk pertunjukan pesta demokrasi tahun 2014, mau kita gunakan pada pesta demokrasi berikutnya?" kata Ahmad Muzani. 

(Baca: F-Gerindra: 'Presidential Threshold' Bertentangan dengan UU)

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/22403071/prabowo--presidential-threshold-lelucon-politik-yang-menipu-rakyat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Nasional
Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Nasional
Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Nasional
Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Nasional
Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Nasional
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Nasional
Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Nasional
RUU Pemasyarakatan Akan Disahkan jadi UU Hari Ini

RUU Pemasyarakatan Akan Disahkan jadi UU Hari Ini

Nasional
Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
TNI AL Rekrutmen Prajurit Besar-besaran, Pendaftaran Mulai 11 Juli

TNI AL Rekrutmen Prajurit Besar-besaran, Pendaftaran Mulai 11 Juli

Nasional
ACT Akan Bersurat ke Kemensos Minta Pencabutan Izin PUB Dibatalkan

ACT Akan Bersurat ke Kemensos Minta Pencabutan Izin PUB Dibatalkan

Nasional
Kolonel Nasrudin Resmi Pegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

Kolonel Nasrudin Resmi Pegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

Nasional
Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Ade Yasin Segera Diadili di PN Tipikor Bandung

Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Ade Yasin Segera Diadili di PN Tipikor Bandung

Nasional
Cara ACT Raup Untung dari Pengelolaan Donasi Menurut PPATK

Cara ACT Raup Untung dari Pengelolaan Donasi Menurut PPATK

Nasional
Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.