Pertemuan Prabowo dan SBY Telah Lama Direncanakan

Kompas.com - 27/07/2017, 14:14 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) sudah dirancang lama.

Keduanya akan bertemu di kediaman SBY, pada Kamis (27/7/2017) malam ini, di Cikeas, Jawa Barat.

"Ini pertemuan yang sudah lama direncanakan," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Pada Ramadhan lalu, tujuh ketua umum partai politik melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Namun, pada kesempatan tersebut SBY tak hadir.

"Pak SBY-nya enggak sempat hadir jadi enggak ketemu (dengan Prabowo)," ujar Muzani.

Baca: Jokowi: Pertemuan SBY-Prabowo Baik Asalkan untuk Kepentingan Bangsa

Saat disinggung apakah pembicaraan keduanya malam ini termasuk soal kemungkinan berkoalisi pada Pemilu 2019, Muzani mengatakan, hal itu bisa saja terjadi.

"Ya mungkin saja dibicarakan. Kemungkinan itu mungkin saja bisa dibicarakan," kata dia.

Setelah dengan SBY, Gerindra juga berencana mengatur pertemuan dengan ketua-ketua umun partai lainnya.

"Nanti saya lagi mencari agenda beberapa partai," kata dia.

Adapun pertemuan SBY dan Prabowo akan membahas sejumlah hal, di antaranya membahas mengenai Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR, pekan lalu.

Pada pengambilan keputusan soal RUU Pemilu, Demokrat dan Gerindra memiliki kesamaan pandangan yaitu menolak penggunaan ambang batas presiden (presidential threshold).  

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X