Kata Kapolri, Penjagaan Brimob di DPP Golkar karena Potensi Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membenarkan bahwa pihaknya menempatkan satuan Brimob Polri untuk menjaga kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta.

Ia menyebut, langkah tersebut sebagai antisipasi terjadinya konflik di kantor tersebut.

"Masalah di tempatnya ada permasalahan, Golkar, PPP. Kita pasti kalau melihat ada potensi terjadi konflik pasti akan kita amankan," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Satuan yang diturunkan berasal dari Polda Metro Jaya. Namun, Tito belum mengetahui siapa pihak yang meminta pengamanan tersebut.

(baca: Saya Ini Kader Golkar Juga, Kenapa Enggak Boleh Masuk?)

Kapolri mengatakan, tugas polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Jika ada potensi konflik, jangan sampai berkembang menjadi pelanggaran hukum dan jatuh korban.

"Jadi kalau kita dengar ada rencana misalnya mau ribut, kita diam saja setelah ribut, itu namanya pemadam kebakaran. Salah," kata Tito.

Sebelumnya, sejumlah anggota Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) protes saat mendatangi kantor DPP Partai Golkar untuk mendeklarasikan "Gerakan Golkar Bersih Lawan Golkar Korup".

(baca: Alasan Setia Kawan, Fungsionaris Muda Golkar Dukung Setya Novanto)

Sebab, pintu gerbang tersebut ditutup dan mereka tidak boleh masuk.

Terlebih lagi, belasan aparat dari satuan Brimob bersenjata api menjaga kantor partai berlambang beringin itu.

Adu mulut pun tak bisa dihindari antara anggota GMPG dengan petugas Brimob.

Gerakan Golkar Bersih muncul setelah penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka.

(baca: Novanto Tersangka, Akbar Tandjung Khawatir Golkar Terdepak dari Parlemen)

Novanto dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan terlibat korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Di sisi lain, jajaran pengurus Golkar tetap mendukung Novanto memimpin partai. Mereka sepakat tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru.