Soal Nasib PAN di Koalisi, Wiranto Bilang "Lihat Perkembangannya Saja"

Kompas.com - 25/07/2017, 18:40 WIB
Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto saat konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIMenteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto saat konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai, tak ada persoalan tentang ketidakhadiran Partai Amanat Nasional dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan perwakilan partai politik pendukung pemerintah pada Senin (24/7/2017) kemarin.

Hal itu dikatakan Wiranto di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Saya belum melihat adanya suatu tendensi lain ya (atas ketidakhadiran PAN)," ujar politisi Partai Hanura ini.

Namun, Wiranto juga tidak bisa memastikan soal nasib PAN dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Lihat perkembangannya saja nanti," ujar Wiranto.

Baca: Peringatan Jokowi untuk PAN si 'Anak Nakal'...

Sebelum bertemu Presiden, kata Wiranto, ia sudah berkomunikasi dengan seluruh perwakilan partai politik pendukung, termasuk PAN.

Dalam komunikasi tersebut, Wiranto tidak melihat adanya persoalan dari PAN.

"Sebelumnya itu sudah saya undang semuanya kok. Enggak ada masalah. Memangnya ada apa?" ujar Wiranto.

Diberitakan, Presiden Jokowi, Senin (24/7/2017) kemarin, mengumpulkan anggota DPR dan elite parpol ke Istana Kepresidenan, perwakilan PDI Perjuangan, PKB, PPP, Hanura, Nasdem dan Golkar hadir dalam pertemuan itu.

Baca: Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang

Hanya PAN yang tak muncul.

Keberadaan PAN di koalisi pendukung pemerintah memang tengah disorot.

Sebab, PAN bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Khususnya, dalam pengesahan RUU Pemilu dan menolak Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Kompas TV Nasib PAN di Koalisi Pemerintah

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X