Misbakhun Minta Jokowi Tak Terprovokasi untuk Campuri Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat, M Misbakhun, meminta Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi kerja Pansus.

Hal ini disampaikan Misbakhun terkait adanya desakan sejumlah pihak kepada Jokowi untuk mengintervensi kerja Pansus Angket.

"Adanya desakan kepada Bapak Presiden Jokowi melakukan intervensi dengan turun tangan langsung untuk menghentikan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK, adalah sebuah provokasi politik yang tidak patut dan bisa menjerumuskan Presiden pada situasi posisi politik yang sulit," kata Misbakhun kepada Kompas.com, Selasa (25/7/2017).

Politisi Golkar ini menegaskan, sejauh ini sudah banyak temuan yang didapat oleh Pansus KPK.

Misbakhun langsung memercayai keterangan eks karyawan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Yulianis.

(baca: Ini Bantahan KPK Terkait Tudingan Yulianis di Forum Pansus Angket)

Keterangan Yulianis, menurut dia, telah membuka praktik kotor para penyidik dan komisioner KPK.

Selain itu, lanjut Misbakhun, Pansus juga berhasil mengungkap hasil audit BPK terhadap KPK. Audit itu adanya mark up pembangunan gedung baru KPK.

Soal pembangunan gedung KPK, pihak KPK meminta Misbakhun membaca hasil audit BPK secara utuh.

Ada juga masalah pengangkatan penyidik sebagai pegawai tetap berdasarkan kep.572/2012 yang melanggar PP Nomor 63/2005.

(baca: Gerindra Keluar dari Pansus Angket KPK)

Audit juga mengungkap adanya penggunaan anggaran untuk pegawai dan pejabat KPK yang tidak memenuhi aturan.

"Jangan sampai tangan bersih Pak Jokowi dipakai sebagai pembersih bagi praktik-praktik kotor para penyidik KPK yang menyimpang dan penyimpangan keuangan yang masih ada di KPK," tambah Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, keberadaan enam fraksi pendukung pemerintah dalam Pansus Angket KPK adalah untuk mendukung Jokowi dalam memperbaiki KPK.

(baca: Kini, Fadli Zon Anggap Kerja Pansus Angket KPK Tak Efektif)

Dukungan ini, kata dia, serupa dengan dukungan yang sudah diberikan sebelumnya ke pemerintah Jokowi dalam berbagai kesempatan, mulai dari menggolkan APBN, UU Pemilu, hingga Perppu 2/2017 tentang ormas.

"Partai pendukung pemerintah dengan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK justru ingin mendukung Pak Jokowi dengan meluruskan politik penegakan hukum pemberantasan korupsi yang selama ini didominasi oleh KPK," kata Misbakhun.

"Supaya menjadi penegakan hukum yang akuntabel, transparan, memegang teguh hak asasi manusia dan jauh dari pencitraan yang menyesatkan publik," tambah dia.

(baca: Pansus KPK Diisi Fraksi Pendukung Pemerintah, Jokowi Diminta Bersikap)

Presiden Joko Widodo sebelumnya diminta tidak tinggal diam menyikapi Pansus Angket KPK.

Sebab, setelah ditinggal oleh Fraksi Partai Gerindra, maka kini Pansus hanya diisi oleh fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP.

Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, kondisi tersebut akan merugikan Presiden Jokowi.

Sebab, Pansus Angket saat ini banyak dianggap sebagai cara melemahkan KPK.

"Bagaimana mungkin Presiden antikorupsi didukung oleh partai partai yang mengusung pelemahan KPK," kata Apung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/7/2017).

Apung mengatakan, selaku kepala negara, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan pernyataan keras bahwa Pansus Angket saat ini sudah kehilangan arah.

Namun, sebagai politisi, Jokowi juga bisa mengkonsolidasikan parpol pendukung agar membubarkan pansus hak angket KPK.