Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yulianis: Saya Bicara di Pansus agar KPK Berhenti Mengistimewakan Nazaruddin

Kompas.com - 24/07/2017, 18:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara Yulianis bergetar.

Saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, itu memberikan keterangannya kepada Panitia Khusus Hak Angket Komis Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sambil menahan tangisnya, Yulianis menyampaikan alasannya memenuhi panggilan Pansus.

"Saya ke sini karena teman-teman saya. Saya capek ngomong ke sana ke mari tapi enggak ada yang peduli teman-teman saya," ujar Yulianis, dalam rapat Pansus Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Salah satunya adalah Mindo Rosalina Manulang atau Rosa, terpidana kasus suap wisma atlet.

Selain Rosa, ada beberapa mantan karyawan eks-Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, yang menurut Yulianis dikorbankan oleh Nazaruddin sehingga mereka harus menanggung hukuman pidana.

Baca: Gali Penyimpangan oleh KPK, Pansus Panggil Saksi Kasus Anas Urbaningrum

Nazarudin, kata dia, memiliki banyak perusahaan boneka. Karyawan-karyawan Nazaruddin yang dijadikan direkturnya.

Mereka diancam akan dikriminalisasi jika tak mau menjalankan tugas tersebut.

Nama lain yang disebut Yulianis sebagai "teman-teman" di antaranya Asep Aan Priadi, Devi Reza Raya, Sulistyo Nugroho alias Yoyok, Bayu Wijakongko, Marisi Martondang, Minarsih, Amin Andoko, dan lainnya.

Mereka adalah para mantan karyawan Nazaruddin yang namanya digunakan sebagai pimpinan perusahaan boneka Nazaruddin.

Mereka tersangkut kasus kemudian dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

"Padahal semua proyek ini Nazaruddin yang memberi arahan, modal operasional tapi yang menanggung itu korban-korban. Seperti harus ganti kerugian, dipenjara," kata Yulianis.

Sebanyak 162 proyek pemerintahan dikerjakan Permai Group dalam kurun waktu 2006-2010, termasuk proyek-proyek yang menggunakan bendera perusahaan lain.

Dari jumlah tersebut, hanya 5 kasus yang ditangani KPK, 15 kasus di Kepolisian. dan 9 kasus di Kejaksaan.

Dari 5 kasus yang ditangani KPK, Nazaruddin hanya terjerat satu kasus, yakni kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet.

Menurut Yulianis, Nazarudin juga masih menjalankan proyek-proyeknya dari dalam penjara.

Ia memanggil rekan-rekannya untuk mengadakan pertemuan di dalam penjara atau di tempat lain.

Misalnya, dengan beralasan ke rumah sakit.

"Waktu di Cipinang dia ada ruangan khusus untuk ngumpulin teman-teman, waktu di Mako Brimob ada ruangan di sebelah sel untuk meeting. Waktu di KPK memang agak ketat, tapi dia bisa keluar pura-pura ke rumah sakit," kata Yulianis.

"(Di rutan KPK) Ketat, ya. Tapi Pak Nazar masih bisa telepon teman-teman saya dari dalam," sambung dia.

Terkait hal ini, Yulianis mempertanyakan sisi pencegahan KPK.

"Pencegahan dari KPK apa? Enggak ada pencegahannya. Saya sudah bicara ke mana-mana. Menurut KPK yang terjadi di Lapas bukan ini (tanggung jawab) dia," ujar Yulianis.

Meski demikian, Yulianis menegaskan, informasi-informasi yang disampaikannya kepada Pansus tak bertujuan untuk melemahkan KPK.

Menurut dia, KPK seolah mengistimewakan Nazaruddin.

"Tujuan saya bicara di sini bukan untuk melemahkan, menjatuhkan KPK tapi supaya KPK berhenti mengistimewakan Nazaruddin," kata Yulianis.

"Dan tolong perhatikan teman-teman saya karena ulah Nazaruddin. Jangan orang-orang kecil seperti kami dijadikan tumbal," ujar dia.

Kompas TV Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais hari ini menemui anggota pansus hak angket KPK di DPR.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com