PDI-P: Tidak Ada yang Memaksa PAN Tetap di Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, PDI Perjuangan tak menganggap langkah politik yang diambil Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai persoalan.

Dalam beberapa hal, PAN memilih langkah politik berbeda dari pemerintah dan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pemerintah, kata Andreas, akan terus berjalan dengan atau tanpa PAN di kabinet.

"Pemerintah akan jalan terus dengan atau tanpa PAN. Dan ini bukan persoalan pemerintah atau PDI-P," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Baca: Hanafi Rais Persilakan Jokowi jika Ingin Evaluasi PAN

Meski begitu, posisi PAN yang saat ini masih berada di jajaran partai pendukung pemerintah tak dianggap sebagai batu ganjalan dalam proses konsolidasi partai pendukung.

Andreas berpendapat, hal ini berkaitan dengan komitmen.  

Adapun terkait posisi menteri dari PAN, menurut Andreas, merupakan wilayah kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Itu wilayah Presiden. Tidak ada yang memaksa dia tetap di kabinet dan masih ada yang lebih kompeten untuk posisi itu," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Baca: Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN Klaim Direstui Jokowi

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.

Yandri menyebutkan, bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Sementara itu, dikutip dari berita Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais justru menyarankan agar PAN menarik menterinya, Asman Abnur dari kabinet.

"Saya usul supaya Asman Abnur keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.