Hanafi Rais Persilakan Jokowi jika Ingin Evaluasi PAN

Kompas.com - 24/07/2017, 12:26 WIB
Hanafi Rais KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOHanafi Rais
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal posisi kadernya yang menjabat menteri di Kabinet Kerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.

Ia mengatakan, sejak awal bergabung dengan pemerintah, tujuan utama PAN adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, kata Hanafi, PAN bergabung dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah karena ajakan Presiden Jokowi.

"Waktu itu yang mengajak adalah Presiden. Jadi saya pikir kembali pada Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini," ujar Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Baca: 
Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi

Hanafi mempersilakan jika Presiden Jokowi ingin mengevaluasi keberadaan PAN.

Ia menekankan, prinsip awal bergabungnya PAN dengan pemerintah adalah mendukung kerja-kerja politik untuk kepentingan rakyat.

"Jadi walaupun koalisi pemerintah, tapi kan esensinya adalah kebaikan untuk rakyat. Kalau kemudian ada hal-hal yang harus dikoreksi, ya tentu koalisi rakyat itu yang harus diutamakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, PAN dianggap kerap menyatakan sikap yang berseberangan dengan koalisi.

Baca: 
Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN Klaim Direstui Jokowi

Salah satunya terkait Undang-Undang Pemilu. PAN bersama tiga partai non-pemerintah justru walkout di partai paripurna pengesahan UU Pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.

Yandri menyebut ihwal pemilu bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Sementara itu, dikutip dari berita Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais justru menyarankan agar PAN menarik menterinya, Asman Abnur dari kabinet.

"Saya usul supaya Asman Abnur keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.

Kompas TV Sikap PAN yang berbeda dengan anggota koalisi partai pendukung pemerintah terkait undang-undang penyelenggaraan pemilu terus mendapat sorotan.

Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X