Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Enggan Tanggapi Amien Rais yang Minta Menpan Mundur

Kompas.com - 24/07/2017, 11:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan menanggapi permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amiem Rais yang meminta kadernya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mundur dari jabatannya.

Menurut Zulkifli, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Itu haknya Presiden, cukup ya," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Zulkifli menambahkan posisi PAN dalam koalisi pemerintah masih sama. Dalam Undang-Undang Pemilu, Zulkifli menegaskan PAN tidak walk out dari Rapat Paripurna, melainkan abstain.

(Baca: PKB Tak Masalah Sikap PAN Berbeda soal UU Pemilu)

 

Zulkifli juga membantah bila PAN abstain karena berbeda pendapat dengan pemerintah soal presidential threshold. Ia berdalih, PAN abstain karena tidak sepakat dengan opsi sainte lague murni sebagai metode konversi suara.

"Karena sainte league tentu kalau memutuskan itu PAN bunuh diri kan. Kalau saya setuju bisa dimarahin para kader. Oleh karena itu kita abstain walaupun di TV judulnya walk-out semua. Itu sebenarnya kami abstain tidak ikut dalam proses voting itu sendiri," ujar Zulkifli.

"Karena tidak mungkin kami menyetujui undang-undang yang akan menghabisi partai sendiri," lanjut dia.

Pernyataan agar PAN mundur dari kabinet disampaikan Amien Rais usai menghadiri halalbihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Minggu (23/7/2017) kemarin. Amien mengatakan, PAN harus menentukan sikap politik untuk tidak berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa saat ini.

"Saya usul supaya Asman Abnur segera keluar dari kabinet. Titik," tegas Amien Rais seperti dikutip dari Kompas TV.

(Baca: Lucunya Drama Rapat Paripurna Pengesahan UU Pemilu....)

Pascapengambilan keputusan UU Pemilu, elite parpol koalisi pemerintah mengkritik sikap PAN. Menurut mereka, seharusnya PAN mendukung kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo sudah angkat bicara soal PAN.

Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengan Jokowi. Zul, sapaan akrab Zulkifli, menyatakan bahwa PAN tetap solid mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Ketika ditanya soal langkah PAN yang menolak menyetujui RUU Pemilu menjadi UU dan juga menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Jokowi tidak menjawabnya. Malahan, Jokowi bertanya balik ke wartawan, kenapa jika PAN mengambil langkah yang dinilai berseberangan dengan pemerintah.

"Ya kita kan baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ada apa?" kata Jokowi.

Kompas TV Isu Reshuffle Kabinet Berembus (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com