Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Golkar se-Indonesia Solid Dukung Novanto meski Tersangka

Kompas.com - 22/07/2017, 13:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia menyatakan mendukung semua kebijakan yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

DPD tetap solid mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum meski berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

"Kami mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP, karena sejalan dengan apa yang kami rapatkan tadi malam," ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

(baca: Dewan Pakar Golkar Dorong Novanto Tempuh Praperadilan Lawan KPK)

Menurut Ridwan, pada Jumat malam, ketua DPD Partai Golkar dari 32 provinsi menghadiri pertemuan dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Ketua Harian Nurdin Halid.

Agenda pertemuan itu sekaligus merespons dinamika politik terkait penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami minta dipertemukan langsung dengan Setya Novanto. Kami dengarkan secara seksama apa yang terjadi sesungguhnya," ujar Ridwan.

(baca: Golkar Tidak Cari Pengganti Setya Novanto karena Tak Ingin Pecah)

Dari pertemuan itu, DPD Partai Golkar menyepakati tiga hal. Pertama, DPD mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP.

Salah satunya, untuk tidak mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) memilih pemimpin baru.

Kedua, DPD akan mensosialisasikan keputusan DPP kepada semua jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat bawah.

(baca: Pertahankan Novanto Ketum, Golkar Sudah Perhitungkan Konsekuensinya)

Ketiga, DPD mengimbau kepada DPP untuk segera membuat strategi pembelaan hukum bagi Setya Novanto.

Menurut Ridwan, kepemimpinan Novanto dan Sekjen Idrus Marham sudah terbukti keberhasilannya untuk internal Partai Golkar.

Di bawah kepemimpinan Novanto, Partai Golkar berhasil mendapatkan suara di atas 58 persen dalam pemilihan kepala daerah.

"Masalah hukum adalah perjalanan pribadi dia (Novanto). Kami ingin mempertahankan soliditas," kata Ridwan.

Kompas TV Partai Golkar Masih Kaji Surat Penetapan Tersangka Setnov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com