Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg: Heru Budi Ranking Tertinggi

Kompas.com - 20/07/2017, 11:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa satu-satunya indikator dalam mengangkat Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden adalah karena nilainya yang paling baik.

"Kami membuka pendaftaran, kemudian terpilihlah tiga orang kandidat dan Pak Heru memang menjadi kandidat dengan nilai tertinggi," ujar Pratikno di Gedung III Kemensetneg, Jakarta pada Rabu (20/7/2017).

"Saya sudah ngecek ke Pansel, memang benar dia nilainya itu tertinggi, ternyata benar. Oh ya sudah," lanjut dia.

(baca: Heru Budi Hartono Dilantik Menjadi Kepala Sekretariat Presiden)

Kemensetneg melakukan 'open bidding' alias lelang jabatan untuk sejumlah jabatan Eselon I.

Salah satunya, yakni jabatan Kasetpres yang ditinggal Darmansjah Djumala karena dipercaya menjadi Duta Besar Indonesia untuk Austria.

Panitia Seleksi yang diketuai Eko Prasojo memilih tiga nama untuk masing-masing posisi yang kosong.

(baca: Heru Budi Bantah Jadi Kasetpres Hanya karena Dekat Jokowi)

Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo lalu memilih satu nama berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

Khusus mengenai Heru, TPA menganggap Heru punya kualifikasi dan kompetensi yang lebih baik dibandingkan dua nama lain.

"Pengalamannya luas. Karena sebagai Kasetpres ini bukan cuma isu keprotokoleran saja, tapi juga bertanggung jawab atas akuntabilitas, manajemen, penganggaran, perencanaan dan pengawasan di Sekretariat Presiden," ujar Pratikno.

"Untuk itu dibutuhkan personel yang paham keprotokoleran dan juga paham soal-soal itu tadi. Memang kami mencari orang dengan pengalaman yang komprehensif," lanjut dia.

 

(baca: Dilantik sebagai Kepala Setpres, Heru Budi Langsung ke Malang Dampingi Jokowi)

Ketika ditanya apakah ada faktor lain selain kompetensi, dia menjawab, "tidak ada. Karena memang yang bersangkutan itu ranking pertama. Jadi wajar terpilih".

Pelantikan Heru didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 78/TPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Negara.

Selain Heru, ada dua pejabat lain yang dilantik, yakni Bey Triadi Machmudin sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media serta Nandang Haris sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi para Kementerian Sekretariat Negara.

Bey sekaligus merangkap jabatan lamanya, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi.

Sementara, jabatan lama Nandang adalah Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja Kemensetneg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com