Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Budi Bantah Jadi Kasetpres Hanya karena Dekat Jokowi

Kompas.com - 20/07/2017, 10:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Heru Budi Hartono menampik diangkatnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden karena termasuk orang dekat Presiden Joko Widodo.

Heru menegaskan bahwa dirinya mengikuti semua prosedur yang ada dan dirinya pun berusaha untuk sampai pada jabatannya saat ini.

"Kini, semua posisi PNS kan open bidding, lelang. Saya lalu mengikuti proses lelang sebagaimana peraturan yang berlaku. Prosesnya cukup panjang dan tahap demi tahap saya lalui sesuai prosedur dan aturan berlaku," ujar Heru di Gedung III, Kemensetneg, Kamis (20/7/2017).

(baca: Heru Budi Hartono Dilantik Menjadi Kepala Sekretariat Presiden)

Sebagai kepala sekretariat orang nomor satu di Indonesia, Heru mengakui, tantangan tugasnya cukup berat.

Tidak hanya dituntut dalam tugas dan wewenangnya saja, melainkan juga dituntut untuk melakukan inovasi dan efisiensi.

"Makanya yang terpenting bagi saya adalah bekerja keras dan bertanggung jawab saja. Itu pesan Pak Menteri (Pratikno)," ujar Heru.

(baca: Dilantik sebagai Kepala Setpres, Heru Budi Langsung ke Malang Dampingi Jokowi)

Heru sudah mempelajari tugas, fungsi dan wewenang sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Lagipula, ia merupakan mantan Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, Heru merasa sudah cukup paham akan seluk beluk aktivitas Jokowi. Ia optimistis dapat melaksanakan tugas dengan baik.

"Hanya saja bedanya tantangan ke depan jauh lebih besar, tanggung jawab lebih banyak dan tentunya koordinasinya jauh lebih luas," ujar Heru.

Pelantikan Heru sebagai Kasetpres didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78/TPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Negara.

Selain Heru, ada dua pejabat lain yang dilantik, yakni Bey Triadi Machmudin sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media serta Nandang Haris sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi para Kementerian Sekretariat Negara.

Bey sekaligus merangkap jabatan lamanya, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi.

Sementara, jabatan lama Nandang adalah Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja Kemensetneg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com