Ketum PPP Nilai Pembubaran HTI Jadi Pelajaran bagi Masyarakat Sipil

Kompas.com - 20/07/2017, 08:44 WIB
Ketua Umum PPP Romahurmuziy usai membuka Mukernas di Hotel Mercure Ancol Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetua Umum PPP Romahurmuziy usai membuka Mukernas di Hotel Mercure Ancol
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, mengatakan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil yang tergabung atau hendak mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Romahurmuziy, yang biasa disapa Romi, berorganisasi dan berserikat merupakan hak seluruh warga negara.

Setiap warga negara berhak mendirikan organisasi apapun sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

"Tentu akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi aktivis di pergerakan lain. Ke depan kalau ingin mendirikan ormas, berserikat, berkumpul harus sejalan dengan Pancasila dan NKRI," ujar Romi, seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/4/2017) malam.

Ia menghormati langkah pemerintah yang membubarkan HTI berdasarkan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menurut dia, ada kekurangan dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yakni ketiadaan aturan pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Hal ini dianggapnya menjadi kegentingan dari penerbitan  Perppu Ormas.

Akan tetapi, ia menilai, Perppu tersebut masih perlu disempurnakan karena tak ada ketentuan bahwa ormas yang dibubarkan diberi kesempatan untuk menggugat balik ke pengadilan.

"Jadi kalau sudah dibubarkan ada hak warga negara untuk pembelaan dan dilakukan si depan pengadilan. Ini yang ke depan masih perlu disempurnakan," lanjut dia.

Kompas TV Sikap HTI Soal Pembubaran Ormasnya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.