Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta

JAKARYA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan NKRI.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan fakta yang dihimpun.

"Surat keputusan pencabutan status badan hukum HTI dilakukan berdasarkan data dan fakta," ujat Freddy dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2017).

(baca: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)

Namun, Freddy tidak menjabarkan data apa saja yang dimiliki pemerintah terkait penyimpangan HTI.

Di samping itu, kata Freddy, Kementerian Hukum dan HAM telah berkoordinasi dengan seluruh instansi di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Koordinasi tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(baca: Wiranto: Apa Salahnya Menyelamatkan Bangsa dari Ancaman Ideologi?)

Kemudian, Ditjen AHU menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

"Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A," ujar Freddy.

Uji materi

HTI sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

(baca: HTI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Perppu Ormas ke MK)

Yusril menjelaskan, melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir.

Selain itu, lanjut Yusril, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.