Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu Pagi, MK Putuskan Uji Materi Cuti Petahana yang Diajukan Ahok

Kompas.com - 19/07/2017, 08:54 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materi Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur ketentuan cuti bagi petahana.

Uji materi ini diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, sidang akan di gelar di ruang rapat pleno gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017) pukul 09.00 WIB.

"Perkara diucapkan putusannya karena memang telah selesai pembahasan serta drafting putusan," kata Fajar saat dihubungi, Rabu.

Fajar mengimbau agar semua pihak dapat menerima dan menaati putusan MK.

"Apapun bunyi putusannya, itulah hukum yang mengikat. Apapun putusannya, itulah jawaban dari MK yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak," kata Fajar.

 

Ketentuan cuti petahana

Ahok sebelumnya mengajukan uji materi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Ahok mempersoalkan ketentuan tersebut karena akan maju dalam pilgub DKI Jakarta 2017.

Ia  mengajukan uji materi dengan alasan bahwa ketentuan cuti petahana melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 27 UU Pilkada yang mewajibkan petahana cuti kampanye itu telah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, yakni terkait dengan masa jabatan petahana dan masa jabatan presiden.

Dengan adanya aturan cuti bagi petahana selama kampanye, menurut dia, masa jabatan petahana kemungkinan berkurang.

Hal ini berbeda dengan masa jabatan presiden.

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, presiden yang kembali mengikuti pemilu tidak diharuskan cuti selama masa kampanye sehingga masa jabatannya tidak berkurang.

Uji materi teregistrasi dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016.

Putusan dinilai daluarsa

Sementara itu, Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Adelline Syahda menyoroti lambatnya MK dalam memutus perkara.

Untuk diketahui, sidang perdana yang diajukan Ahok itu digelar pada Senin (22/8/2016).

Dengan digelarnya sidang putusan hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa MK membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk memeroses gugatan uji materi tersebut.

"Hampir 11 bulan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban soal kepastian hukum terkait cuti petahana," kata Adelline.

Menurut Adelline, meskipun putusan MK menjadi ketetapan untuk peraturan pilkada ke depan namun putusan tersebut telah kehilangan momentum permohonannya.

"Putusan ini secara momentum sudah daluarsa, karena kan tujuan diujikan dulu adalah untuk menghadapi pilkada serentak 2017. Sehingga bagi si pemohon yang kemudian mengajukan permohonan masanya sudah lewat, walaupun tetap bisa diimplementasikan untuk pilkada-pilkada kedepannya," kata Adelline.

Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya beralasan, MK dalam memutus perkara lebih mengedepankan kualitas.

Meski demikian, Arief berharap, ke depannya, MK bisa memutus perkara lebih cepat.

"Jadi bukan masalah itu dipercepat atau tidak, tapi kami berharap kualitas meningkat dan kecepatannya juga akan lebih cepat," kata Arief, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Kompas TV Di Hotel Pullman Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui keunggulan pasangan Anies-Sandi di hasil hitung cepat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com