Antisipasi Voting RUU Pemilu, Sejumlah Fraksi Larang Anggota Bepergian

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (20/7/2017) besok.

Pembahasan dibawa ke paripurna karena keputusan terhadap lima isu krusial tak kunjung disepakati pada tingkat panitia khusus.

Lima isu yang dibawa ke paripurna, yakni ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Sebelumnya, Pansus telah menyepakati lima paket yang akan dipilih.

Mengantisipasi voting RUU Pemilu di paripurna, sejumlah fraksi melarang anggotanya untuk bepergian ke luar kota atau luar negeri.

Mereka juga diminta untuk hadir pada paripurna besok.

Baca: Golkar Wajibkan Anggotanya Hadiri Paripurna Saat Putuskan RUU Pemilu

Salah satunya Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, usai pleno Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi Robert J Kardinal telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi untuk bersiap menghadapi proses politik tersebut dan menghadapi apapun mekanisme pemilihannya, tak terkecuali voting.

"Kami pastikan keseluruhan anggota yang ada hadir. Itu instruksi," kata Idrus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Tak hanya memastikan kehadiran, Golkar juga memastikan bahwa seluruh anggota fraksinya memilih opsi paket yang dikehendaki partai, yakni dengan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen.

Baca: Yusril Ancam Gugat UU Pemilu jika "Presidential Threshold" Tak Dihapus

Demikian pula dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Seluruh anggota fraksi diimbau untuk tetap berada di Jakarta hingga RUU Pemilu diputuskan.

"Sudah saya instruksikan kepada seluruh anggota Fraksi PKS agar stand by di Jakarta dan hadir paripurna pada tanggal 20 nanti. Untuk antisipasi kemungkinan teradinya voting," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Hal yang sama diinstruksikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar meyakini, suara satu orang anggota sangat penting. Apalagi, PKB menjadi jembatan bagi fraksi yang memilih presidential threshold 0 persen dan 20-25 persen.

Namun, tak menutup kemungkinan PKB merapat ke opsi 20-25 persen bersama pemerintah dan beberapa partai pendukung pemerintah lainnya.