JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi Telegram karena dinilai banyak digunakan teroris untuk berkomunikasi.
Zulkifli menilai, seharusnya yang diblokir pemerintah adalah konten yang salah di aplikasi tersebut, bukan menutup aplikasinya.
"Kalau ada hal-hal yang salah, (mestinya) yang salahnya yang diproses, jangan rumahnya yang ditutup, gitu," kata Zulkifli, saat ditemui di acara halalbihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
(baca: Jokowi: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara)
Zulkifli mengatakan, aplikasi Telegram merupakan bagian dari perkembangan zaman. Dia menilai pemblokiran Telegram akan menurunkan citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Ya saya sayangkan saja kebijakan-kebijakan pembantu Presiden, kalau terus menerus begitu kan lama-lama merongrong popularitasnya Bapak Presiden," ujar Zulkifli.
Layaknya Facebook dan Instagram, kata Zulkifli, aplikasi Telegram punya banyak pengguna di Indonesia. Kalau itu ditutup maka penggunanya akan marah.
"Semua banyak penggunanya, kalau semua dibredel kan marah, marah sama siapa, pembantu Presiden. Akhirnya begitu," ujar Zulkifli.
(baca: Teroris Pengguna Telegram, Kasus Bom Thamrin hingga Penusukan Polisi di Masjid Falatehan)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan pemblokiran aplikasi Telegram sebagai langkah yang tidak tepat.
"Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan, Bapak Presiden saya kira hati-hati," ujar Zulkifli.
Kemenkominfo memerintahkan pemblokiran aplikasi Telegram di Indonesia. Rencananya, pemblokiran baru akan diumumkan pada Senin (17/7/2017).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
