Jokowi: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara - Kompas.com

Jokowi: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara

Kompas.com - 16/07/2017, 14:52 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah lama memantau media sosial Telegram sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pemblokiran. Hasil dari pantauan tersebut menunjukkan bahwa Telegram kerap digunakan oleh teroris untuk berkomunikasi.

"Kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," ujar Jokowi usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Jokowi mengatakan, ada ribuan konten  dalam Telegram yang dapat dikategorikan mengganggu keamanan negara.

Menurut dia, pihak Telegram juga tidak mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengontrol akun-akun yang terkait terorisme. Padahal, tawaran untuk bekerja sama sudah disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(Baca: Kapolri: Telegram Dienkripsi dan Sulit Dideteksi)

"Kenyataanya masih ada ribuan yang lolos dan digunakan, baik digunakan untuk membangun komunikasi antara negara, untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah sejauh ini hanya memblokir Telegram. Tidak ada media sosial lain yang diblokir. Ia mengimbau media sosial untuk bekerja sama dengan Kemenkominfo.

"Kerja sama seperti itu, Kemenkominfo sudah menyampaikan mungkin tidak sekali dua kali," ucap Jokowi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penggunaan aplikasi Telegram cukup masif digunakan oleh kelompok teroris. Telegram memiliki sejumlah keunggulan yang dianggap menguntungkan bagi kelompok tersebut karena privasi penggunanya terjamin.

(Baca: Mengapa Aplikasi Telegram Disukai Teroris?)

"Ini jadi problem dan jadi tempat saluran komunikasi paling favorit oleh kelompok teroris," ujar Tito di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017).

Tito mengatakan, anggota chat group di Telegram bisa mencapai 10.000 orang. Terlebih lagi, grup di aplikasi tersebut dienkripsi dan sulit dideteksi. Karena Telegram menjamin privasi penggunanya sehingga sulit disadap.

Tito mengatakan, pemblokiran ini antara lain tindaklanjut permintaan Polri untuk mengatasi masalah tersebut.

Kompas TV Dengan senjata laras panjang, polisi memperketat penjagaan markas Polres Semarang, Jawa Tengah.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril

Komentar

Terkini Lainnya

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Nasional
Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional

Close Ads X