Kepada Hakim, Mantan Pejabat Ditjen Pajak Minta Dipenjara di Semarang

Kompas.com - 10/07/2017, 13:28 WIB
Pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017).

Selain pembelaan, Handang juga menyampaikan permohonan kepada hakim.

Dalam pleidoi pribadinya, Handang meminta kepada hakim agar ia nantinya tidak dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Ia meminta agar dipenjara di Semarang, Jawa Tengah.

"Akan lebih mudah bagi saya jika nantinya diputuskan bersalah, saya dapat diberi izin menjalani hukuman di Lapas Klas I Semarang, Jawa Tengah," ujar Handang kepada majelis hakim.

Saat membacakan pleidoi, Handang bercerita tentang kondisi kehidupannya sebelum dan sesudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Handang menceritakan bahwa ia sidah bercerai dengan istrinya. Sesuai putusan pengadilan, hak asuh ketiga anaknya menjadi tanggung jawab Handang.

"Anak saya yang paling besar baru lulus kuliah, dan saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan. Anak kedua masih kuliah, anak ketiga masih menempuh pendidikan SMA di Jawa Tengah," kata Handang.

Menurut Handang, dengan dipenjara di Semarang, anak-anaknya dapat dengan mudah mengunjungi dan berkomunikasi dengannya.

"Meski saya saat ini sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, serta dengan keterbatasan gerak, namun sebagai orangtua saya masih memiliki tanggung untuk membina dan berkomunikasi," kata Handang.

(Baca juga: Mantan Pejabat Ditjen Pajak Merasa seperti Dituntut Seumur Hidup)

Sebelumnya, Handang dituntut pidana penjara selama 15 tahun oleh jaksa KPK. Handang juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar 148.500 dollar AS atau senilai Rp 1,9 miliar. Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Uang yang diberikan kepada Handang baru sebagian, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

Nasional
UPDATE 1 Juni: Pemerintah Periksa 333.415 Spesimen Covid-19

UPDATE 1 Juni: Pemerintah Periksa 333.415 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X