DPD Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan Rencana Penyediaan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator DPD RI asal Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana meminta DPD dilibatkan dalam pembahasan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Keterlibatan DPD untuk memberi masukan mengenai perbaikan ketersediaan listrik di daerah, terutama di wilayah pelosok.

"Beberapa hari lalu, pimpinan DPD panggil Direktur PLN bagaimana agar daerah bisa berperan dalam RUPTL PLN," ujar Aji dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah jarang dilibatkan dalam pembahasan. Padahal karakteristik setiap daerah berbeda, tidak bisa digeneralisasi.

Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN

Aji mengatakan, masukan dari Pemda maupun DPD setidaknya bisa menjadi panduan PLN untuk mengefektifkan penyaluran listrik ke daerah tertentu.

"Kita ingin agar karakteristik tiap daerah bisa diliat secara menyeluruh karena punya aturan berbeda-beda," kata dia.

DPD maupun Pemda memang tidak diwajibkan ikut membahas RUPTL,, namun sebut Aji, DPD memaksakan diri untuk terlibat dan memberi masukan serta pertimbangan agar pasokan listrik lebih efektif dan merata. Ia ingin pemerintah tidak hanya mempertimbangkan sisi hilir, tetapi juga hulu.

"Kami siap bantu PLN bangun jalur transmisi, tapi harus ada pembicaraan dulu," katanya.

Dia mengatakan, masih ada daerah yang sama sekali mendapatkan aliran listrik karena berada di wilayah pelosok.  Aji menganggap kesulitan geografis semestinya tidak menjadi halangan PLN untuk melakukan pemerataan listrik.

"Listrik di perbatasan, harus diakui ketika presiden berkunjung di stu minta agar listrik dibangun. Kalau presiden tidak berkunjung mungkin tidak dibangun di situ," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat di DPR, beberapa kali PLN diundang. Namun, kata Aji, tidak semua data didapatkan dari PLN. Bahkan, PLN juga tidak merinci secara jelas parameter masyarakat yang mendapat subsidi dan tidak. Terlebih lagi setelah adanya pemangkasan penerima subsidi untuk golongan 900 Volt Ampere per 1 Mei 2017 lalu.

"Misalnya, punya kulkas atau AC sudah tidak mendapat subsidi," kata Aji.

Baca juga: PLN Bantah Cabut Subsidi Listrik Secara Menyeluruh